Pekanbaru

Banggar DPRD Targetkan Akhir Oktober Pengesahan APBD Pekanbaru 2019

Banggar DPRD Pekanbaru, menargetkan pengesahan APBD Pekanbaru 2019, paling lambat akhir Oktober ini.

Banggar DPRD Targetkan Akhir Oktober Pengesahan APBD Pekanbaru 2019
ist
APBD 

Laporan Wartawan Tribunpekanbaru.com, Syafruddin Mirohi

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Badan Anggaran (Banggar) DPRD Pekanbaru, menargetkan pengesahan APBD Pekanbaru 2019, paling lambat akhir Oktober ini.

Keyakinan Banggar bisa ketuk palu anggaran tahun depan, setelah beberapa tahapan pembahasan sudah dilakukan.

Penanggung Jawab Banggar DPRD Pekanbaru Sigit Yuwono ST, Rabu (10/10/2018) mengatakan, hingga saat ini, pembahasan di tingkat komisi, sudah selesai dilaksanakan.

Empat komisi yang ada, sudah menggelar rapat dengan mitra kerjanya, meski sebagian OPD, ada yang belum sempat diundang.

Baca: 84 Siswa MAN IC Siak Ikuti Kegiatan Homestay di Bungaraya

Baca: Oknum Legislator Penilap Sawit Tak Kunjung Diproses Hukum, Masyarakat Rohil Ancam Demo Besar-besaran

Namun secara umum, gambaran kebutuhan setiap OPD sudah diketahui, berdasarkan platfon KUA-PPAS yang diajukan beberapa waktu lalu.

"Sebelumnya kan, KUA-PPAS sudah diserahkan. Itu yang kita bahas di tingkat komisi. Selesai dari pembahasan di tingkat komisi ini, baru kita bawa ke dalam rapat Banggar pekan depan," papar Sigit kepada Tribunpekanbaru.com.

Tahapan selanjutnya, kata Sigit, dilakukan MOu atas KUA-PPAS yang diajukan kemarin. Setelah itu, Banggar menggelar rapat dengan TAPD. Selanjutnya, Banggar melakukan finalisasi anggaran yang akan diketuk palu, sebelum ditetapkannya jadwal paripurna pengesahan APBD 2019.

"Makanya, dari jadwal yang sudah disusun, kita yakin akhir Oktober ini bisa disahkan. Insya Allah, mudah-mudahan tidak ada kendala yang berarti," paparnya.

Baca: VIDEO: Perempuan Menikahi Diri Sendiri karena Alasan Ini, Begini Respon Orangtuanya

Baca: Bisa Datangkan Banyak Pahala, Ini 7 Amalan Bulan Safar 1440 Hijriyah Sesuai Anjuran Rasulullah SAW

Sekadar gambaran, nilai APBD 2019 berdasarkan KUA-PPAS yang diajukan Pemko sebesar Rp 2,2 triliun. Nilai ini diyakini tidak berubah lagi, melihat dari serapan dan estimasi uang yang akan masuk ke kas daerah. Meski dana bagi hasil (DBH) dari pusat, tidak bisa diharapkan sepenuhnya lagi.

Disinggung mengenai beberapa kegiatan yang masuk dalam program tahun anggaran jamak (multiyears), Politisi Demokrat ini mengaku, pada APBD 2019, kegiatan multiyears masuk di dalamnya. Baik untuk pengelolaan sampah, serta kelanjutan perkantoran Pemko di Tenayan Raya.

"Masuk, masuk anggarannya(multiyears). Tapi nilainya belum bisa dipastikan, karena proses pembahasan anggaran ini, masih berlangsung," ujarnya. (*)

Penulis: Syafruddin Mirohi
Editor: Ariestia
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved