Pelalawan

Puskesmas Rawat Inap Bandar Petalangan Kembali Batal Dianggarkan, Komisi I DPRD Pelalawan Kecewa

Komisi I DPRD Pelalawan kecewa berat saat melakukan rapat dengan Diskes pada Selasa sore lalu.

Puskesmas Rawat Inap Bandar Petalangan Kembali Batal Dianggarkan, Komisi I DPRD Pelalawan Kecewa
Istimewa
Anggota Komisi l DPRD Pelalawan Syafrizal SE 

Laporan wartawan tribunpelalawan.com, Johannes Wowor Tanjung

TRIBUNPELALAWAN.COM, PANGKALAN KERINCI - Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pelalawan kecewa berat saat melakukan rapat dengan Dinas Kesehatan (Diskes) pada Selasa (9/10/2018) sore lalu.

Rapat membahas Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun 2019 khusus di Diskes Pelalawan.

Dalam pembahasan itu, muncul fakta yang mengejutkan sekaligus mengecewakan bagi wakil rakyat.

Baca: Harga Pertamax Hari Ini Resmi Berubah, Langsung Jadi Trending Twitter, Begini Respon Netizen

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pelalawan dan Diskes membatalkan kembali pembangunan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) rawat inap di Kecamatan Bandar Petalangan di tahun 2019.

Kegagalan pengangguran untuk kedua kali ini diakibatkan oleh kesalahan yang sama sebelumnya. Yakni sertifikat lahan yang akan dibangun belum tuntas diurus oleh Diskes dan pemda Pelalawan.

"Siapa yang tidak kecewa. Dua kali gagal dianggarkan oleh karena kesalahan yang sama. Ini sepertinya main-main dan seakan tak peduli," ungkap anggota Komisi I DPRD Pelalawan, Syafrizal SE, kepada tribunpelalawan.com, Rabu (10/10/2018).

Baca: Kunjungi Palu, Wagub Sumbar: 8 Orang Perantau Minang Meninggal dan 12 Orang Dilaporkan Hilang

Syafrizal menyatakan, akibat kegagalan pengangaran ini alhasil anggaran sebesar Rp 4,6 Miliar dari Dana Alokasi Khusus (DAK) batal mengucur ke Pelalawan.

Dana segar itu harus kembali ke pemerintah pusat atas kelalaian dari pemda.

Padahal, kata Syafrizal, pihaknya jauh-jauh hari sudah menekankan terkait surat tanah puskesmas tersebut.

Saat Paniti Khusus (Pansus) LPKJ tahun 2017 turun ke lokasi puskesmas di Bandar Petalangan, persoalan alas hak tanah sudah tuntas dari masyarakat serta pemerintahan desa.

Baca: Kenali Ciri-ciri Difteri, Bisa Menular Lewat Percikan Ludah Saat Penderita Bersin

Namun dalam perjalanannya, ternyata surat tanah tersebut tak sampai ke Diskes dan pemda hingga tak bisa lagi diusulkan ke pemerintah pusat mengingat tenggat waktu pengusulan sudah habis.

"Kita tak tau apa motivasi pemda dan instansi berwenang dalam masalah ini. Pastinya ini tak sesuai lagi dengan program Pelalawan Sehat yang selama ini digaungkan pemda," tandas politisi PDI Perjuangan ini. (*)

Penulis: johanes
Editor: Ariestia
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help