Kampar

Ada Seminar Dihadiri KPK di Kampar‎, Kepala Desa dan BPD Dikumpulkan

Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) se-Kampar akan berkumpul di Aula Kantor Bupati, Jumat (12/10/2018) pagi

Ada Seminar Dihadiri KPK di Kampar‎, Kepala Desa dan BPD Dikumpulkan
Tribun Pekanbaru/Ilustrasi
Sosmed Tribun Pekanbaru 

Laporan Wartawan Tribunpekanbaru.com, Fernando Sihombing

TRIBUNPEKANBARU.COM, BANGKINANG - Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) se-Kampar akan berkumpul di Aula Kantor Bupati, Jumat (12/10/2018) pagi.

Selain Kades dan BPD, Camat juga diundang, dan mereka diundang bupati untuk menghadiri seminar.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi salah satu pembicaran dalam seminar tersebut.

Baca: Pre-order Samsung Galaxy A7 Sudah Bisa Dilakukan 12-19 Oktober, Ini Harga dan Spesifikasinya

Baca: Kontrak Pembangunan Pasar Induk Diperpanjang, Ini Kata Wakil Rakyat

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kampar, Febrinaldi Tridarmawan mengungkapkan, KPK mengkonfirmasi pembicara yang hadir adalah Rustian dari Unit dan Supervisi Pencegahan pada Deputi Pencegahan.

Selain dari KPK, Komisi Informasi Pusat (KIP) juga hadir sebagai pembicara.

"Pembicaranya dari KPK, KIP Pusat. Ada juga Dekan dan Guru Besar dari UIN," ungkap Febri, sapaan akrabnya, Kamis (11/10/2018).

Febri mengatakan seminar tersebut ditaja oleh Komunitas Anti Korupsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau.

"Kita (Pemkab Kampar) diminta mengundang Camat, Kepala Desa dan BPD," ujarnya.

Menurut Febri, Pemkab Kampar hanya memfasilitasi Gedung Aula Kantor Bupati dan konsumsi melalui Bagian Umum Sekretariat Daerah.

Sedangkan biaya lain-lain, seperti akomodasi pembicara, ditanggung komunitas penyelenggara.

Baca: Pengurus KONI Inhu Kumpulkan Dana untuk Peringati HUT ke-80

Baca: Polisi Tangkap 19 Orang Pelaku Ilegal Logging, Kayu Hendak Dibawa ke Kepri

Febri menjelaskan, tujuan seminar tersebut untuk memberi pemahaman kepada Pemerintahan Desa dalam mengelola anggaran.

"Saat ini Dana Desa yang bersumber dari pusat, memang banyak disorot," ungkapnya.

Menurut Febri, Dana Desa harus dioptimalkan untuk kepentingan masyarakat. Narasumber akan menyampaikan materi tentang penggunaan anggaran sesuai regulasi dan aturan yang berlaku dan di samping itu, materi tentang transparansi.

"Sehingga Pemerintah Desa dapat meminamilisir penyalahgunaan anggaran," pungkas Febri. (*)‎

Penulis: Fernando Sihombing
Editor: Nolpitos Hendri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved