VIDEO: 400 Ribuan Anak di Riau Tidak Punya Akte Kelahiran

Dalam Target nasional yang tertuang dalam RPJMN itu 80 persen anak memiliki akta kelahiran. Sedangkan di Riau, masih 77 persen.

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Komisioner Bidang Hak Sipil dan Partisipasi Anak Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Jasra Putra mengatakan kepemilikan akta kelahiran anak di Riau masih belum capai target sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (PPJMN). 

Karena secara data di Riau jumlah anak berusia 0-18 tahun 2018 di Riau mencapai 2.076.647 sedangkan yang sudah miliki akta kelahiran 1.626.919 atau baru 78 persen.

Sedangkan belum punya akta kelahiran 449.728. Ditargetkan semua anak ini sudah memiliki akta kelahiran di tahun 2019.

Jasra Putra mengatakan, KPAI memiliki fungsi pengawasan. Salah satu yang diawasi adalah pemenuhan akta kelahiran anak. Akta kelahiran dinilai penting dimiliki setiap anak, dan tercatat di data kependudukan.

Baca: Suzanna Sudah Meninggal 3 Tahun Lalu, Suara-suara Ketukan Ini Masih Terdengar di Kamar

Sesuai rencana pembangunan jangka menengah nasional 2015-2019, pemerintah menargetkan untuk menerbitkan 80 persen akta kelahiran anak di Indonesia.

Target di Riau masih rendah dibanding target nasional.

"Dalam Target nasional yang tertuang dalam RPJMN itu 80 persen anak memiliki akta kelahiran. Sedangkan di Riau, masih 77 persen. Ada sekitar 400 ribu anak yang belum memiliki akta kelahiran ini," ujar Jaya saat melakukan pertemuan dengan Pemerintah Provinsi Riau Kamis.

Baca: Dua Kelurahan di Dumai Terendam Banjir Hampir Satu Meter

Oleh karena itu kata Jasra, KPAI mendorong Pemprov Riau untuk memenuhi target tersebut.

"Kita dorong ini agar menjadi isu penting di daerah. Sehingga target kita terpenuhi," jelasnya.

Meski demikian Jasra menyebutkan target sesuai dengan RPJMN belum tercapai, namun Ia optimis target tersebut bisa tercapai.

Sebab, masih ada satu tahun lagi dalam merealisasikannya.

Baca: Keinginan Terakhir Saleem Iklim Sebelum Meninggal Dunia Diungkap Vokalis Slam

"Tahun 2019 masih ada. Kita harapkan ini supaya tercapai," jelasnya.

Dari analisis mereka ada beberapa hal yang menjadi penyebab belum tercapainya target tersebut.

Antara lain, karena keterbatasan sumber daya manusia yang ada di Disdukcapil setempat. 

"Kemudian, soal birokrasi. Tak hanya itu, keuangan yang terbatas juga jadi penyebab. Penyebab karena SDM, birokrasi, soal budget dan entri data," jelasnya.

Penulis: Nasuha Nasution
Editor: David Tobing
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved