Berita Riau

Pemkab dan Pemko Diminta Selesaikan RTRW Sesuai Rujukan Provinsi

Pemkab dan Pemerintah Kota (Pemko) diminta selesaikan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) sesuai rujukan provinsi

Pemkab dan Pemko Diminta Selesaikan RTRW Sesuai Rujukan Provinsi
Net/OkClipArt
Ilustrasi 

Laporan Wartawan Tribunpekanbaru.com, Nasuha Nasution

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dan Pemerintah Kota (Pemko) diminta selesaikan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) sesuai rujukan provinsi.

Kepala Bidang Perencanaan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Riau Purnama mengatakan saat ini RTRW Riau sudah final tinggal kabupaten dan kota yang menyesuaikan di daerah.

"Kalau Provinsi kan sudah selesai semuanya, sekarang ini prosesnya ada di kabupaten dan kota, "ujar Purnama kepada Tribunpekanbaru.com pada Minggu (21/10/2018).

Baca: Berdandan Ala Berbie, Nova Berkesan Bisa Tampil Seperti Tokoh Anime

Baca: Berawal dari Sama-sama Suka Tokoh Anime dan Hobi Cosplay

Menurut Purnama daerah tidak perlu bingung lagi dalam menetapkan RTRW Kabupaten/Kota nya karena secara garis besarnya sudah ada pada RTRW Provinsi yang sudah ditetapkan beberapa waktu lalu.

" Tinggal berpatokan pada penetapan kawasan sesuai yang ditetapkan dalam RTRW Riau itu, jadi mana kawasan hutan dan mana kawasan yang dibebaskan semuanya sudah ada, "jelas Purnama.

Menurut Purnama juga daerah sudah menetapkan kawasan dan tidak ada kendala lagi bagi investor untuk menanamkan investasi di Riau.

Sebelumnya Sekretaris Daerah Provinsi Riau Ahmad Hijazi juga mengatakan yang memiliki wilayah adalah kabupaten dan kota, sehingga masing-masing harus menyesuaikan RTRW dengan yang ditetapkan di Riau.

Baca: Terjual Rp 45 Juta, Lelang Dua Jersey Asian Games di Laga Amal Timnas All Star vs PSPS All Star

Baca: Sukiman Tunggu Pengajuan Nama Wabup dari Partai Pengusung

"Daerah harus berpatokan pada RTRW Riau dan semua sedang berproses di daerah, "jelasnya.

Sekda juga berharap dengan adanya penetapan di Kabupaten Kota maka dengan mudah untuk penataan kawasan apalagi dalam menertibkan perusahaan yang melanggar penggunaan kawasan hutan.

"Jadi semuanya akan tuntas termasuk dengan mudahnya investor masuk ke Riau, "ujar Sekda Ahmad Hijazi. (*)

Penulis: Nasyuha
Editor: Nolpitos Hendri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved