Kampar

WRI Sebut Bupati Azis Telah Teken Rekomendasi Usulan 3 Hutan Adat, Siap Dikirim ke Menteri LHK

Bupati Kampar, Azis Zaenal dikabarkan telah meneken rekomendasi usulan tiga hutan adat.

WRI Sebut Bupati Azis Telah Teken Rekomendasi Usulan 3 Hutan Adat, Siap Dikirim ke Menteri LHK
Tribun Pekanbaru
Pemerintah Kabupaten Kampar akan menetapkan empat hutan adat. Keempat hutan itu terletak di lokasi berbeda, Kamis (13/9/2018). 

Laporan Wartawan tribunpekanbaru.com Fernando Sihombing

TRIBUNPEKANBARU.COM, BANGKINANG - Bupati Kampar, Azis Zaenal dikabarkan telah meneken rekomendasi usulan tiga hutan adat.

Kabar ini diterima Manajer World Resources Institute (WRI) Indonesia Wilayah Sumatera, Rakhmat Hidayat dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kampar, Cokroaminoto, Rabu (31/10/2018).

"Barusan dikabari Pak Cokro, Bupati sudah teken tiga usulan pagi ini," ungkap Rakhmat menghubungi tribunpekanbaru.com, Rabu pagi. Ia menyebutkan, tiga rekomendasi usulan yang diteken itu yakni Imbo Putui di Kenegerian Petapahan Kecamatan Tapung, Gajah Bertalut di Kenegerian Gajah Bertalut Kekhalifahan Batu Sanggan Kecamatan Kampar Kiri Hulu dan Batu Sanggan Kekhalifahan Batu Sanggan Kecamatan Kampar Kiri Hulu.

Baca: Lagi, Ditemukan Mayat di Pelalawan, Kali Ini Jasad Perempuan Telentang di Kebun Karet

"Tiga hutan ini yang pertama di Riau. Semoga ini menjadi motivasi bagi daerah-daerah lain," ujar Rakhmat.

Sebelumnya, Bupati Azis menerima 4 usulan dari masyarakat adat untuk ditetapkan menjadi hutan adat. Satu lagi‎ Pakomo Persukuan Pitopang Kenegerian Kuok Kecamatan Kuok. Menurut Rakhmat, Pakomo masih dalam proses penyempurnaan peta.

"Usulan (hutan adat) harus clean and clear. Ada kendala di peta yang tumpang tindih, harus disempurnakan. Lagi proses," jelas Rakhmat.

Ia berharap, Pakomo bisa cepat menyusul diteken Bupati.

Baca: Sekitar 5,5 Kilometer dari Titik Awal Jatuhnya Pesawat, Petugas Temukan Serpihan Tubuh

Rakhmat menjelaskan, rekomendasi tersebut merupakan bentuk dukungan Pemerintah Kabupaten Kampar secara formil untuk penetapan hutan adat.

Sebelum rekomendasi diteken, Tim Pemkab Kampar bersama masing-masing perwakilan masyarakat adat memverifikasi usulan secara administratif maupun faktual di lapangan.

Setelah meneken, selanjutnya Bupati menyerahkan rekomendasi itu kepada masyarakat adat.

"Kemudian masyarakat mengirim usulan ke Menteri (Lingkungan Hidup dan Kehutanan) dengan melampirkan rekomendasi Bupati," jelas Rakhmat.

Baca: Buaya Dikabarkan Muncul Lagi di Sungai Siak, Polisi Maksimalkan Patroli dan Imbauan

Kementerian LHK akan memverifikasi usulan tersebut. Setelah dinyatakan memenuhi syarat, barulah Menteri menerbitkan Surat Keputusan tentang penetapan Hutan Adat.

"Biasanya, penyerahan SK oleh Presiden di Istana," pungkasnya. (*)

Penulis: Fernando
Editor: Ariestia
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved