Berita Riau
VIDEO: APBD Riau Defisit, Wan Thamrin Minta Komisi VII DPR Perjuangkan Tunda Bayar DBH Riau
kondisi keuangan Riau mengalami goncangan dan defisit akibat tunda bayar tersebut, sehingga Ia meminta bantuan dari Komisi VII untuk perjuangkan di
Penulis: Nasuha Nasution | Editor: David Tobing
Laporan wartawan tribunpekanbaru.com Nasuha Nasution
TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Anggota Komisi VII DPR RI yang membidangi masalah energi melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Riau Kamis (1/11).
Dalam kunker ini mereka mendapatkan keluhan dari Pemerintah Provinsi Riau terkait tunda salur Dana Bagi Hasil (DBH) dari pusat.
Rombongan yang dipimpin langsung Muhammad Nasir anggota DPR RI Dapil Riau itu juga membawa rombongan dari Kementerian ESDM, SKK Migas dan Pertamina serta yang terkait lainnya.
Plt Gubenur Riau Wan Thamrin Hasyim yang menerima rombongan itu menyampaikan kondisi keuangan Riau mengalami goncangan dan defisit akibat tunda bayar tersebut, sehingga Ia meminta bantuan dari Komisi VII untuk perjuangkan di pusat.
Baca: LIVE Bola Liga 1 2018 Persela Lamongan vs Sriwijaya FC, Tuan Rumah Tanpa Pemain Andalan
"Jadi bantu kami untuk perjuangkan hak kami ini di Pusat, karena kondisi keuangan defisit dan kami harus melakukan penghematan, "ujar Wan Thamrin Hasyim kepada anggota DPR RI tersebut.
Wan Thamrin Hasyim juga menyampaikan selain Pemprov Riau juga seluruh Kabupaten/Kota terutama daerah penghasil migas merasakan dampak tunda bayar yang dilakukan Kementerian Keuangan itu.
Baca: Kronologi Sertu Marinir Hendra Temukan Black Box Lion Air di Laut, Lawan Arus dan Gali Lumpur
Ia juga menyampaikan angka tunda salur yang dilakukan pusat ke Riau untuk triwulan keempat tahun 2017 mencapai Rp2,7 Triliun lebih untuk semua di Riau.
"Semua mengalami kesulitan, bahkan sempat ada yang merumahkan pegawai honor seperti di Rohil. Jadi kami meminta bantu agar masalah ini disampaikan dan diselesaikan, "jelas Wan Thamrin Hasyim.
Baca: Dollar Hari Ini, Rupiah Menguat ke Level Rp 15.087 per Dolar AS
Ketua rombongan Muhammad Nasir mengatakan pihaknya akan langsung action di pusat untuk menindaklanjuti keluhan dari Provinsi Riau ini. Diantara cara yang akan dilakukannya dengan memanggil pihak Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan, SKK Migas dan pihak terkait lainnya.
"Tentunya akan kita Upayakan secepatnya, sebagai tindaklanjut dan kita dorong bagaimana agar bisa tuntas juga tahun ini, "ujar Muhammad Nasir.
Memang diakui Nasir masalah ini menjadi problem yang serius bagi Pemerintah Provinsi Riau dan tentunya harus dituntaskan agar tidak semakin banyak persoalan yang muncul nantinya di bumi Lancang Kuning.
Baca: Dirilis 2 November Ini, Album EXO Dont Mess Up My Tempo Sudah Dipesan 1,1 Juta Kopi
Nasir juga berjanji akan segera panggil Pemprov dan Pemkab serta Pemko di Riau untuk pembahasan terkait DBH ini, sehingga bisa didesak sesegera mungkin agar dicairkan pusat.
"Karena ini adalah hak daerah, bagaimana daerah bisa membangun jika DBH nya ditunda salur, daerah juga punya tanggung jawab untuk pembangunan daerahnya, "ujar Nasir.
