Kampar

Polres Kampar Terus Dalami Kasus Rumah Tunggu Kelahiran

Kepolisian Resor Kampar terus mendalami dugaan penyimpangan dalam kegiatan Rumah Tunggu Kelahiran (RTK).

Polres Kampar Terus Dalami Kasus Rumah Tunggu Kelahiran
Tribun Pekanbaru/Nando
ILUSTRASI - Polres Kampar melakukan tinjauan 

Laporan Wartawan tribunpekanbaru.com Fernando Sihombing

TRIBUNPEKANBARU.COM, BANGKINANG - Kepolisian Resor Kampar terus mendalami dugaan penyimpangan dalam kegiatan Rumah Tunggu Kelahiran (RTK). Sejumlah pihak telah dimintai keterangan oleh Satuan Reserse Kriminal.

Kepala Satreskrim Polres Kampar, AKP Fajri mengakui adanya serangkaian pemeriksaan terhadap sejumlah pihak. Namun ia belum bersedia memberi keterangan lebih jauh ihwal progres penanganan.

Baca: Jadi Istri Sah Hanif Fathoni, Inilah Foto-foto Cantiknya Melody Eks JKT48 di Hari Pernikahan

Baca: Video: Update Lion Air Jatuh, 105 Kantong Jenazah Diterima, Sudah 7 Korban yang Teridentifikasi

Fajri menyebutkan, pihaknya masih mengumpulkan bahan dan keterangan (pulbaket).

"Kita masih lidik (penyelidikan). Pemeriksaan masih pulbaket dan meminta klarifikasi," ungkap Fajri, Minggu (4/11/2018).

Sebelumnya, Bupati Kampar Azis Zaenal meminta kepada Polres Kampar agar mengusut tuntas pungutan liar dalam proses perekrutan Tenaga RTK.

Bertalian dengan itu, Dinas Kesehatan Kampar menyerahkan data awal kepada Polres Kampar.

Data awal di antaranya pengakuan tertulis Tenaga RTK dalam perekrutan pada 2016 sampai 2017. Ada pengakuan mereka dimintai uang agar diterima sebagai Tenaga RTK.

Dalam sebuah kesempatan, Kepala Dinas Kesehatan Kampar, Nurbit tidak menampik isu tersebut.

Baca: Operasi Zebra: Tak Bawa STNK, 3 Polisi Ini Ditilang Polisi Karena Tak Bawa STNK

Baca: Merinding, Pesan Penyelam Syachrul Anto ke Istri Sebelum Tewas: Takdir, Suratan Manusia di Bumi

Kementerian Kesehatan menyatakan perekrutan itu ilegal. Mempekerjakan Tenaga RTK dalam program nasional Jaminan Persalinan (Jampersal) tidak diperbolehkan.

Dinas Kesehatan telah memberhentikan Tenaga RTK dengan tidak memperpanjang kontrak.

Polemik ini kemudian bergulir setelah Tenaga RTK menuntut honor mereka sejak Januari 2018 dibayarkan.

Fajri mengakui keterangan dari Tenaga RTK telah diambil. Namun ia tidak ingat berapa orang. Di samping itu, informasi dari berbagai sumber juga sudah didapat.

"Iya, ada (tenaga RTK dimintai keterangan). Informasi juga kan bisa dari mana aja," ujarnya.

Ditanya pasal yang akan digunakan, Fajri kembali belum bisa menjawab. Ia meminta bersabar menunggu hasil kerja penyidik. (*)

Penulis: Fernando Sihombing
Editor: Ariestia
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved