Pilpres 2019

Bawaslu Minta Kepala Daerah Riau Pendukung Jokowi Disanksi, Ini Kata Timses Jokowi-Ma'ruf Amin

Hasto menanggapi rekomendasi Bawaslu Riau kepada Kemendagri agar para kepala daerah itu diberikan sanksi

Bawaslu Minta Kepala Daerah Riau Pendukung Jokowi Disanksi, Ini Kata Timses Jokowi-Ma'ruf Amin
Tribun Pekanbaru/Doddy Vladimir
Sebagian besar Bupati dan Walikota di Riau bersama Gubernur dan Wakil Gubernur Riau terpilih sedang membacakan dekralasi dukungan pada saat deklarasi Relawan Jokowi yang digelar Projo di Hotel Arya Duta Pekanbaru, Rabu (10/10/2018). Semua kepala daerah yang hadir ini menyatakan deklarasi dukungannya untuk memilih pasangan Jokowi-Maaruf Amin sebagai presiden Indonesia 2 periode. (Tribun Pekanbaru/Doddy Vladimir) 

TRIBUNPEKANBARU.COM - Bawaslu Riau tuntas memeriksa 11 kepala daerah yang mendukung calon presiden petahana Joko Widodo.

Hasilnya, tidak ada unsur pidana dalam dukungan tersebut. Namun direkomendasikan ke Mendagri untuk diberikan sanksi. 

"Memang tidak memenuhi unsur pidana, tapi direkomendasikan ke Mendagri untuk diberikan sanksi, karena melanggar UU nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah," ujar Ketua Bawaslu Riau Rusidi Rusdan, Minggu (4/11/2018).

Menanggapi hal itu, Sekretaris Tim Kampanye Nasional pasangan calon presiden dan wakil presiden Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Hasto Kristiyanto, menilai, tidak ada yang salah dengan deklarasi dukungan 11 kepala daerah di Riau kepada pasangan nomor urut 01 itu.

Menurut dia, apa yang dilakukan kepala daerah itu bukan bentuk kampanye atau penyalahgunaan jabatan negara.

"Itu bukan dalam bentuk kampanye, tapi memberikan dukungan," ujar Hasto di Rumah Aspirasi, Minggu (4/11/2018).

Baca: 16 Pelanggaran Selama Tahapan Pemilu 2019, Ini Jenis Pelanggarannya, Temuan Bawaslu Riau

Baca: Bawaslu Riau Berharap Sanksi dari Mendagri untuk 11 Kepala Daerah Bisa Berikan Efek Jera

Baca: Bawaslu Riau Gelar Pleno, Keputusan Bawaslu Terhadap Kepala Daerah yang Ikut Deklarasi Capres

Hal itu dikatakan Hasto menanggapi rekomendasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Riau kepada Kemendagri agar para kepala daerah itu diberikan sanksi.

Menurut Hasto, tidak ada salahnya jika kepala daerah mendukung salah satu pasangan calon.

Dengan catatan, semua kegiatan politik terkait dukungan politik dilakukan saat kepala daerah sedang cuti.

"Kan sudah dilengkapi dengan surat cuti, maka jangan jadikan itu sebagai alat," kata Hasto.

Halaman
12
Editor: Sesri
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved