Pelalawan

Terkait Rekomendasi Bawaslu Riau ke Kemendagri, Ini Jawaban Bupati Harris

Disamping itu ia tak menggunakan fasilitas negara ketika mengikuti acara tersebut, seperti mobil dinas ataupun aset pemerintah lainnya.

Terkait Rekomendasi Bawaslu Riau ke Kemendagri, Ini Jawaban Bupati Harris
istimewa
Beredar Foto 9 Kepala Daerah di Riau Diduga Deklarasi Dukungan untuk Jokowi - Ma'ruf Amin  

Laporan wartawan tribunpelalawan.com, Johannes Wowor Tanjung

TRIBUNPELALAWAN.COM, PANGKALAN KERINCI- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Riau telah mengirimkan rekomendasi ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk memberikan sanksi terhadap 11 Kepala daerah di Provinsi Riau yang ikut deklarasi mendukung Jokowi pekan lalu.

Menanggapi rekomendasi itu, Bupati Pelalawan HM Harris mengaku tidak mempersoalkan hal tersebut.

Sebab menurut dia tidak ada masalah terkait deklarasi dukungan terhadap Jokowi-Ma'aruf bersama kepala daerahnya.

Baca: Bagini Tanggapan Bupati Harris Terkait Panggilan Bawaslu Riau Karena Ikut Deklarasi Dukung Jokowi

Baca: Bawaslu Riau Gelar Pleno, Keputusan Bawaslu Terhadap Kepala Daerah yang Ikut Deklarasi Capres

"Jadi memang tak ada masalah itu. Kita ikuti aturan yang ada," beber Bupati Harris, kepada tribunpelalawan.com, Senin (5/11/2018).

Harris bersikukuh jika dirinya saat mendeklarasikan dukungan itu dalam masa cuti.

Disamping itu ia tak menggunakan fasilitas negara ketika mengikuti acara tersebut, seperti mobil dinas ataupun aset pemerintah lainnya.

Menurut Bupati Pelalawan dua periode ini, Kepala daerah merupakan jabatan politik yang bisa terlibat dalam kegiatan politik.

Baca: Bawaslu Riau Berharap Sanksi dari Mendagri untuk 11 Kepala Daerah Bisa Berikan Efek Jera

Namun disaat tidak menjalankan tugas sebagai kepala daerah maupun pemerintahan.

"Itukan bukan tindak pidana. Sesuai dengan hasil dari Bawaslu. Jadi tak ada masalah itu," tandasnya.

Seperti diketahui, hasil pleno Bawaslu Riau menetapkan bahwa deklarasi dukungan para kepala daerah di provinsi Riau beberapa waktu lalu bukanlah tindak pidana pemilu.

Namun Bawaslu mengirimkan rekomendasi kepada Kemendagri agar memberikan sanksi kepada masing-masing kepala daerah yang ikut berdeklarasi.(*)

Penulis: johanes
Editor: CandraDani
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved