Kampar

Terkait HGU PT SPS, Begini Kata Disbunakkeswan Kampar

Kepala Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kampar, Bustan mengakui bahwa PT SPS belum mengantongi izin HGU.

Terkait HGU PT SPS, Begini Kata Disbunakkeswan Kampar
Tribun Pekanbaru/Fernando Sihombing
Ilustrasi 

Laporan Wartawan tribunpekanbaru.com Fernando Sihombing

TRIBUNPEKANBARU.COM, BANGKINANG - Kepala Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kampar, Bustan mengakui bahwa PT Surya Palma Sejahtera (SPS) belum mengantongi izin Hak Guna Usaha (HGU).

Sebelumnya, Direktur sekaligus pemilik PT SPS , Erry Wilian juga mengaku demikian.

Baca: Spillway Gate PLTA Koto Panjang Dibuka,BPBD: Tingkat Elevasi Sepanjang Aliran Sungai Kampar Berbeda

Menurut Bustan, pengurusan HGU berada di Badan Pertanahan Nasional (BPN). Ia mengatakan, penerbitan HGU adalah untuk memastikan bahwa lahan yang dikuasai tidak lagi bermasalah.

"Kalau masih ada sengketa, berkonflik dengan pihak manapun, HGU nggak bisa keluar itu," ujar Bustan, Rabu (7/11/2018). Seperti diketahui, sebagian lahan yang dikuasai SPS di Desa Pulau Birandang Kecamatan Kampa masih diklaim kelompok tani Patambor Kampar Jaya.

Baca: Debit Air PLTA Koto Panjang di Kampar Naik, Tinggi Bukaan Pintu Waduk Ditambah 20 Cm

Kelompok Tani menuding lahan mereka sekitar 200 hektar dirampas oleh SPS. Hingga kini, konflik masih bergulir. Konflik ini sedang ditangani Pemerintah Kabupaten Kampar melalui Disbunakkeswan.

Ia mengatakan, permohonan HGU bisa diajukan setelah usaha perkebunan beroperasi. Namun ada batas waktu pengurusannya sejak beroperasi.

Ia tidak merinci batas waktu yang dimaksud. SPS yang bergerak di bidang Perkebunan Kelapa Sawit sendiri sudah beroperasi sejak 2007 silam dan belum memiliki HGU.

Baca: VIDEO: Kompol Alex Resmi Jabat Wakapolres Dumai 

Menurut Bustan, beban kewajiban untuk negara dari HGU dibayarkan melalui BPN. Sedangkan daerah hanya bisa menarik penerimaan dari Pajak Bumi Bangunan (PBB). "Selama ini dia (SPS) bayar PBB," katanya.

Pihak SPS mengakui telah menguasai lahan seluas 650 hektare. SPS baru mengantongi izin prinsip yang dikeluarkan oleh Bupati Kampar. (*)

Penulis: Fernando Sihombing
Editor: Ariestia
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved