Berita Riau

31 Persen Lebih Warga Riau Belum Mendaftar BPJS Kesehatan, Target UHC di 2019 Capai 95 Persen

Sebesar 31 persen lebih warga Riau belum mendaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan, sedangkan target Universal Health Coverage (UHC) capai 95 persen

31 Persen Lebih Warga Riau Belum Mendaftar BPJS Kesehatan, Target UHC di 2019 Capai 95 Persen
WARTA KOTA/ANGGA BHAGYA NUGRAHA
Sejumlah warga antre mendaftar BPJS Kesehatan (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan) di Kantor BPJS Jalan Proklamasi, Pegangsaan, Jakarta Pusat, Rabu (24/9/2014). Sejak diberlakukan program BPJS Kesehatan, warga rela antri untuk mendapatkan pelayanan pendaftaran. (Warta Kota/Angga Bhagya Nugraha) 

31 Persen Lebih Riau'>Warga Riau Belum Mendaftar BPJS Kesehatan, Target UHC di 2019 Capai 95 Persen

Laporan Wartawab Tribun Pekanbaru, Hendri Gusmulyadi

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Sebesar 31 persen lebih warga Riau belum mendaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan, sedangkan target Universal Health Coverage (UHC) di 2019 mencapai 95 persen.

Untuk mencapai target ini, pemerintah daerah (Pemda) di Riau bersama BPJS Kesehatan membuat beberapa regulasi.

Baca: Caleg Berjudi di Riau Ditangkap Polisi, Ini Tanggapan KPU Pelalawan

Baca: Ibu Rumah Tangga di Talang Mandau Bengkalis Ditikam Tamu Saat Seorang Diri di Rumah

Cakupan kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di Riau baru sekitar 68,86 persen dari jumlah total penduduk.

Hal ini diakui oleh Assisten Deputi Bidang Monitoring BPJS Kesehatan Sumbagteng Jambi, Kiki Crismar Marbun, pada kegiatan pertemuan dengan salah satu Dinas di Pekanbaru beberapa waktu lalu.

"Baru 4.141.255 dari jumlah total penduduk Riau. Masih ada sekitar 1.872.396 penduduk lagi yang kita kejar sampai akhir tahun sehingga Riau Universal Health Coverage (UHC)," ungkap Kiki.

Baca: Sssstt, Jarang Berhubungan Intim, Bisa Berdampak 4 Hal Negatif Ini Lho!

Baca: Akses Jalan di Desa Rantau Baru Pelalawan Putus Akibat Banjir, Warga Menyeberang Pakai Pompong

Guna mencapai UHC di Riau, BPJS Kesehatan telah mempersiapkan beberapa langkah salah satunya dengan berkoordinasi secara intens dengan pemerintah daerah.

Diharapkan dari semua kabupaten di Riau yang belum UHC mampu mencapai taget minimal 95 persen.

"Kita baru saja menggelar pertemuan dengan Sekda Riau untuk membicarakan percepatan UHC. Pemprov berkomiten menerbitkan instruksi Gubernur, Walikota, dan Bupati sebagai tindak lanjut inpres nomor 8 tahun 2017," jelasnya.

Baca: Desa Kuantan Tenang Inhu Terisolir Akibat Banjir, Warga Bawa Jenazah Pakai Sampan

Baca: AS Abadi Tekuk PS Basel 3 - 2 di Leg Pertama Liga 3 Putaran Nasional Pendahuluan

Kemudian, dari pertemuan itu juga ungkap Kiki, pemerintah juga mendukung dengan mengeluarkan instruksi dan regulasi berupa penerbitan pergub, peraturan waliko kota dan bupati tentang pemberian sangsi bagi badan usaha yang tidak patuh mendaftarkan karyawannya, serta juga intruksi dan regulasi mendaftarkan aparat desa menjadi peserta JKN KIS.

BPJS dan pemerintah daerah di Riau juga akan memastikan validasi dan verifikasi data Penerima Bantuan Iuran (PBI) secara berkala dan tepat sasaran. Serta Penambahan kuota PBI APBD tahun 2018.

"Kita juga mendorong partisipasi publik untuk memastikan semua penduduk terlindungi dengan program JKN-KIS melalui program CSR atau donasi dari badan usaha, kampus dan baznas," katanya.

Baca: Cara Hack WhatsApp: Mulai Tracking Lokasi Hingga Chat Palsu dan Kosong

Baca: VIDEO: Polda Riau Musnahan 33,51 kg Sabu dan 81.213 Butir Pil Ekstasi

Kiki pun menambahkan, kepesertaan BPJS Kesehatan di Riau juga masih jauh di bawah angka nasional yang telah mencapai 21 juta lebih atau 76,8 persen dari jumlah total penduduk di tanah air.

"Kita berusaha secara intens. Berbagai pertemuan kita lakukan untuk mewujudkan UHC. Salah satunya pada kegiatan 30 Agustus 2018 kemarin kita gelar fokus grup diskusi (FGD) dengan mengundang seluruh pemangku kepentingan se Provinsi Riau dari kabupaten/kota. Undangan FGD itu langsung dari Sekdaprov, jadi pelaksana kegiatan BPJS Kesehatan dan Pemprov Riau. Dalam FGD bahkan kita menghadirkan pemerintahan Gorontalo sebagai Provinsi yang sudah UHC, sehingga bisa jadi contoh," terang Kiki. (*)

Penulis: Hendri Gusmulyadi
Editor: Nolpitos Hendri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved