Berita Riau

Panggil Bawaslu Riau untuk Hearing, Wakil Rakyat Curhat APK Mereka Diturun Paksa Panwaslu

Panggil Bawaslu Riau untuk hearing, wakil rakyat di DPRD Riau curhat tentang Alat Peraga Kampanye (APK) mereka diturun paksa Panwaslu

Panggil Bawaslu Riau untuk Hearing, Wakil Rakyat Curhat APK Mereka Diturun Paksa Panwaslu
Tribun Pekanbaru/Alexander
Panggil Bawaslu Riau untuk Hearing, Wakil Rakyat Curhat APK Mereka Diturun Paksa Panwaslu 

"Di Kelurahan Wonorejo misalnya, dihabisi spanduk saya di sana, saya merasa tidak terima, apalagi yang diturunkan hanya APK saya. Penurunannya pun terkesan benci betul dengan saya," ulasnya.

Baca: Video: Link Live Streaming Singapura Vs Indonesia Grup A Piala AFF 2018, Kick Off Pukul 19.00 WIB

Baca: Salurkan Donasi untuk Korban Terdampak Gempa dan Tsunami, Ini Penjelasan Lengkap Ustaz Abdul Somad

Yurnalis juga mengatakan, untuk pembuatan APK tersebut tidak sedikit anggarannya, apalagi upah pemasangannya lebih mahal dari harga cetaknya.

Ia mempertanyakan apakah pihak panwas bagian tingkat bawah memang diinstruksikan menurunkan dengan pola seperti itu, dan mengapa penurunan dilakukan terkesan tebang pilih.

Wakil Ketua Komisi I DPRD Riau, Taufik Arrakhman meminta agar teknis aturan APK disosialisasikan pihak Bawaslu secara khusus dalam suatu rapat koordinasi dengan Caleg, mungkin secara bertahap ataupun keseluruhan, sehingga Caleg bisa tahu dengan detail aturan tersebut.

"Kami harap Bawaslu sebagai pihak penyelenggara bisa menyampaikan hal ini secara detail. Kita tahu tujuan aturan ini adalah untuk berkeadilan, tapi kalau Caleg sendiri tak tahu aturan tersebut tak mungkin bisa tercapai berkeadilan tersebut," imbuhnya.

Baca: Sekdaprov Tegaskan Kegiatan 2019 Tetap Lanjutkan Kegiatan Tahun Ini

Baca: Klasemen Sementara Grup A Piala AFF Suzuki Cup 2018, Malaysia Posisi Kedua

Ketua Bawaslu Riau, Rusidi Rusdan menjelaskan, sebenarnya Caleg bisa saja membuat alat citra diri, dalam bentuk baliho atau spanduk, namun bukan APK, yang didalamnya terdapat nomor urut, logo partai, nama dan lainnya.

Dijelaskannya, Caleg silahkan saja membuat alat citra diri tersebut, tapi harus memilih salah satu, antara logo partai, atau nomor urut. Sedangkan nama tetap.

"Kalau ada nomor urut, jangan ada logo partai. Atau kalau ada logo partai, jangan ada nomor urut, harus pilih salah satu. Tapi kalau ada keduanya secara kolektif, maka itu menjadi APK, itu dilarang," jelasnya.

Indra Khalid Nasution menjelaskan, pihaknya juga tidak serampangan membersihkan baliho atau spanduk, tapi tetap melihat apakah itu APK atau tidak. (*)

Penulis: Alex
Editor: Nolpitos Hendri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved