Pekanbaru

Anggaran Penanganan Banjir Minim, Justru Dinas PUPR Prioritaskan Penambahan Infrastruktur Ini

Anggaran penanganan banjir yang diplot di Dinas PUPR Pekanbaru untuk tahun 2019, nilainya dipastikan minim.

Anggaran Penanganan Banjir Minim, Justru Dinas PUPR Prioritaskan Penambahan Infrastruktur Ini
Tribunpekanbaru/theorizky
Ilustrasi 

Laporan Wartawan Tribunpekanbaru.com, Syafruddin Mirohi

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Anggaran penanganan banjir yang diplot di Dinas PUPR Pekanbaru untuk tahun 2019, nilainya dipastikan minim.

Berdasarkan KUA-PPAS APBD Pekanbaru 2019 yang diterima DPRD Pekanbaru, plafon anggaran untuk Dinas PUPR diplot sebesar Rp 257,6 miliar.

Baca: Banyak Keluhan Passing Grade Tes SKD CPNS 2018, Kemenpan RB: Dicarikan Solusinya yang Baik

Program yang menelan anggaran paling besar untuk Program Pembangunan Jalan dan Jembatan sebesar Rp 124,2 miliar. Selanjutnya Program Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Rp 67 miliar.

Anggaran Rp 67 miliar ini lah kemungkinan besar sebagian digelontorkan untuk penambahan sejumlah fasilitas di Perkantoran Pemko di Tenayan Raya.

Sementara, anggaran penanganan banjir di APBD 2019 belum diketahui pasti besarannya. Karena di KUA-PPAS tidak ada tercantum. Namun di mata anggaran Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya dianggarkan Rp 12,6 miliar di Dinas PUPR.

"Memang untuk mempercantik perkantoran harus didukung penambahan fasilitas. Namun perlu diingat, bahwa untuk merealisasikan program tersebut, butuh biaya yang sangat besar. Sementara kebutuhan lain yang menyentuh masyarakat masih banyak yang harus diselesaikan,” kata Anggota Komisi IV DPRD Pekanbaru, Herwan Nasri ST, Jumat (9/11/2018) kepada Tribunpekanbaru.com.

Baca: ‎Bobol Rekening Nasabah Rp 444 Juta, Mantan Teller Bank Dana Amanah Pelalawan Jalani Sidang Perdana

Konsep penambahan sejumlah fasilitas di Perkantoran Pemko di Tenayan Raya, secara umum didukung oleh Komisi IV DPRD Pekanbaru. Namun dengan keterbatasan anggaran di APBD saat ini, wakil rakyat meminta agar Dinas PUPR membuat skala prioritas.

Program penambahan sejumlah fasilitas di Perkantoran Tenayan yang dimaksud di antaranya, membuat taman terbuka di sekitar Perkantoran dengan konsep kantor di dalam taman. Selain itu, membangun waduk, taman kurma, miniatur rumah adat di Riau dan rumah burung.

"Kita ingatkan lagi, agar Dinas PUPR lebih bijak dalam menggunakan anggaran di tengah adanya rasionalisasi anggaran yang terjadi saat ini," harapnya. Mumpung APBD 2019 belum disahkan, dinas diharapkan bisa memetakan kebutuhan mendasar, yang paling dibutuhkan kota ini, dari pada yang direncanakan di Perkantoran tersebut.

"Itu tadi, masih banyak pembangunan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, tapi masih terabaikan. Seperti halnya penanganan banjir, lebih baik porsi anggarannya lebih besar dari pada pembuatan fasilitas kantor," saran Politisi Golkar ini.

Baca: Fadli Zon Tuding Ada Intel Dibalik Kasus Bendera di Rumah Habib Rizieq Shihab di Makkah

Sekadar diketahui, anggaran Dinas PUPR ini yang terbesar dari semua OPD lainnya di lingkungan Pemko Pekanbaru.

Sebelumnya, Kepala Dinas PUPR Pekanbaru Indra Pomi mengatakan, penambahan sejumlah fasilitas Perkantoran tersebut, dengan harapan bisa menjadi icon tambahan Kota Pekanbaru. Sehingga ke depannya, menjadi daya tarik masyarakat untuk berkunjung di kawasan Perkantoran Tenayan Raya.

“Untuk bangunan Perkantoran, sebagian gedung sudah siap, dan sedang dalam tahap finishing. Dalam konsep ini, kita membuat konsep kantor di dalam taman untuk keindahannya," paparnya. (*)

Penulis: Syafruddin Mirohi
Editor: Ariestia
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved