Pekanbaru

Kearsipan di Kota Pekanbaru Buruk, DPRD Bentuk Pansus, Ini Alasannya

Ketua Pansus Penyelenggaraan Kearsipan DPRD Pekanbaru Ir Nofrizal, sangat berharap, agar pembahasan Ranperda ini bisa selesai tahun 2018 ini.

Kearsipan di Kota Pekanbaru Buruk, DPRD Bentuk Pansus, Ini Alasannya
.
Pansus DPRD 

Laporan Wartawan Tribunpekanbaru.com, Syafruddin Mirohi

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Ketua Pansus Penyelenggaraan Kearsipan DPRD Pekanbaru Ir Nofrizal, sangat berharap, agar pembahasan Ranperda ini bisa selesai tahun 2018 ini. Sebab, sangat banyak manfaat kearsipan bagi masyarakat Kota Pekanbaru ke depannya.

"Memang sebagian kalangan ada yang menyepelekan arsip ini. Bahkan ada yang bilang tidak bermanfaat. Sesungguhnya jika ditilik lebih dalam, sangat banyak manfaatnya," kata Nofrizal Jumat (9/11/2018) kepada Tribunpekanbaru.com.

Baca: BPJSTK Kanwil Sumbarriau Kembali Gelar Pasar Murah di 4 Titik Wilayah Kerja, Diskon hingga 50 Persen

Seperti diketahui, Pansus Kearsipan Pekanbaru menggelar kunjungan kerja ke ke Kantor Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), di Jakarta sejak Rabu (7/11/2018) hingga Jumat (9/11/2018).

Tujuannya untuk mencari referensi mengenai Ranperda yang sedang dibahas pihaknya. Apalagi untuk Penyelenggaraan Kearsipan ini bersifat luas, baik pemerintah, swasta, perorangan serta individu.

Berdasarkan UU No 43 Tahun 2009 dan tentang Kearsipan, serta PP No 28 tahun 2012 tentang pelaksanaan UU No 43 tersebut, bahwa Kearsipan itu menjadi urusan wajib pemerintah.

Makanya, harus disiapkan perangkat yang bisa menunjang terbentuknya kearsipan yang baik di sebuah daerah.

Apalagi saat ini, penilaian kearsipan secara nasional, sebanyak 84 persen penyelenggaraan kearsipan masih buruk. Termasuk di Kota Pekanbaru, Riau sendiri.

Baca: 11 Ribuan Kendaraan Ikut Pemutihan Denda Pajak di Riau

Hal ini disinyalir terjadi akibat tidak seriusnya pemerintah, menyelenggarakan kearsipan, tata kelola pemerintah juga buruk.

"Prinsipnya begini, kalau tata kelola kearsipan bagus, maka roda pemerintah juga ikut bagus. Yang paling penting lagi di sini, tidak ada lagi arsip itu dikuasai secara individu. Karena akan rentan terjadi perselisihan, sengketa, bahkan rawan terjadi tindak pidana. Kalau ada arsip, ada pedomannya," terang Politisi PAN ini.

Bahkan berdasarkan aturan tersebut, jika masalah kearsipan ini buruk, maka OPD terkait bisa disanksi pidana. Apalagi sempat dokumen daerah hilang dan sebagainya.

Karena itu, Pansus meminta kepada Pemko, untuk bersama-sama menyelesaikan Ranperda ini, hingga menjadi Perda Kota Pekanbaru.

Baca: Link Live Streaming RCTI Pertandingan Singapura Vs Indonesia, Piala AFF Suzuki Cup 2018

Dengan begitu, seluruh OPD di Kota Pekanbaru, wajib memiliki arsip.

"Pansus sendiri optimis bisa selesai pembahasannya tahun ini. Insya Allah," katanya. Setelah konsultasi dengan ANRI ini, Pansus juga akan berkonsultasi dengan Pemprov Riau, sebelum dilakukan pembahasan lebih lanjut. (*)

Penulis: Syafruddin Mirohi
Editor: Ariestia
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved