Pelalawan

Terkait Proyek Rehab Gedung DPRD Pelalawan, Dinas PUPR Berikan Dua Opsi Ini

Proses pengerjaan proyek rehab gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pelalawan tahun 2018 masih berjalan.

Terkait Proyek Rehab Gedung DPRD Pelalawan, Dinas PUPR Berikan Dua Opsi Ini
Tribun Pekanbaru/Johannes Tanjung
Pekerja kontraktor PT Kemuning Yona Pratama sedang mengerjakan proyek rehab gedung DPRD Pelalawan, Rabu (14/11/2018). Dinas PUPR Pelalawan menekan pemborong segera menuntaskan pekerjaannya. 

Laporan wartawan tribunpelalawan.com, Johannes Wowor Tanjung

TRIBUNPELALAWAN.COM, PANGKALAN KERINCI - Proses pengerjaan proyek rehab gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pelalawan tahun 2018 masih berjalan. Meskipun progresnya masih jauh dari target yang seharus dicapai.

Memasuki pertengahan November ini, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) kembali menggesa kontraktor dari PT Kemuning Yona Pratama menuntaskan pekerjaannya. Dinas PUPR telah memberikan teguran kepada pemborong melihat pekerjaannya yang lamban.

"Teguran sudah dua kali kita berikan kepada kontraktor. Sekarang sudah mulai ada perubahan. Seperti jumlah pekerja maupun material," ungkap Kepala Dinas PUPR Pelalawan, Tua Tanjung, kepada tribunpelalawan.com, Rabu (14/11/2018).

Baca: Bokor Music Festival 2018 Akan Angkat Isu Pelestarian Hutan Mangrove

Rencananya Dinas PUPR akan memberikan teguran ketiga, apabila bobot pekerjaan tidak maksimal dan belum teralisasi sesuai perjanjian kontrak. Hanya saja melihat ada sedikit keseriusan kontraktor sebelum masa pengerjaan berakhir, pihaknya mempertimbangkan hal tersebut.

Dinas PUPR menekankan kepada pemborong agar menggesa pekerjaannya dengan menambah jumlah tukang, memasukan seluruh material yang diperlukan, serta mengontrol pengerjaan.

"Sebenarnya tak ada pekerjaan yang sulit, kalau kontraktornya serius dan profesional," tuturnya.

Baca: Pelaku Jambret Terjatuh dari Motor Saat Tarik Tangan Korbannya, Berhasil Diamankan Polisi

Dinas PUPR menawarkan dua opsi kepada pemborong proyek dengan pagu anggaran Rp 3,2 Miliar itu. Pertama jika kontraktor tak sanggup lagi, akan segera diputus kontrak di akhir masa pengerjaan. Kedua memperpanjang waktu dengan mengadendum kontrak. Tentu dengan resiko pemberlakuaan denda sesuai aturan berlaku.

"Kalau diperpanjang, siap-siap aja pembayarannya pada APBD perubahan tahun 2019 mendatang," tambahnya. (*)

Penulis: johanes
Editor: Ariestia
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved