Kampar

Ketua DPRD Dituntut Hutang Rp 100 Juta, PN Bangkinang Nyatakan Bukan Gugatan Sederhana

Ketua DPRD Kampar, Ahmad Fikri sedang melawan gugatan hutang di Pengadilan Negeri Bangkinang. Ia digugat hutang Rp. 100 juta.

Ketua DPRD Dituntut Hutang Rp 100 Juta, PN Bangkinang Nyatakan Bukan Gugatan Sederhana
pn-bangkinang.go.id
Gedung PN Bangkinang 

Laporan Wartawan tribunpekanbaru.com Fernando Sihombing

TRIBUNPEKANBARU.COM, BANGKINANG - Ketua Kampar'>DPRD Kampar, Ahmad Fikri sedang melawan gugatan hutang di Pengadilan Negeri Bangkinang.

Ia digugat hutang Rp. 100 juta. Namun PN Bangkinang tidak menetapkan perkara ini sebagai Gugatan Sederhana.

Seperti diketahui, penyelesaian Gugatan Sederhana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015. Gugatan Sederhana dapat diterapkan jika objek perkara di bawah Rp. 200 juta.

Objek perkara dikhususkan terhadap perjanjian hutang piutang dan wan prestasi. Ini bertujuan mengifisiensikan penanganan perkara di lembaga peradilan.

Baca: Kritisi Tunggakan PJU Kampar Capai Rp 20 Miliar, Anggota DPRD Kampar: Kadisnya Nggak Bisa Dihubungi

Gugatan Sederhana mesti tuntas dalam 25 hari kerja sejak sidang pertama dan dipimpin Hakim tunggal didampingi seorang Panitera Pengganti.

Namun PN Bangkinang tidak memberlakukan Gugatan Sederhana pada perkara yang sedang dihadapi Fikri. Melainkan ditangani dengan persidangan gugatan seperti biasa. Humas PN Bangkinang, Nurafriani Putri menjelaskan alasannya.

Yeni, sapaan akrabnya, mengatakan, Gugatan Sederhana tidak bisa diterapkan karena penggugat meminta ganti kerugian sebesar Rp. 1 miliar.

"Penggugat meminta Tergugat I untuk membayar kerugian Immateril kepada penggugat sebesar Rp. 1 miliar. Jadi di atas 250 juta dan tergugatnya lebih dari satu orang," jelasnya, Kamis (22/11/2018).

Ketua DPD II Partai Golongan Karya Kampar ini digugat seorang bernama Rahmat Al Putra. Istri Fikri, Yusnelli diposisikan sebagai Pihak Tergugat II. Perkara perdata ini telah terdaftar di PN Bangkinang sejak 7 Nopember dengan nomor 77/Pdt.G/2018/PN Bkn.

Baca: Ada Kenaikan Elevasi, Pintu Pelimpah Waduk PLTA Koto Panjang Tetap Dibuka

PN Bangkinang mengagendakan sidang pertama pada Rabu (21/11/2018).

Namun ditunda karena Fikri dan Yusnelli tidak hadir.

Pengadilan mengagendakan pemanggilan keduanya pada Rabu (28/11).

"Tergugatnya tidak hadir di persidangan. Jadi tergugat harus dipanggil lagi," pungkas Yeni. (*)

Penulis: Fernando Sihombing
Editor: Ariestia
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved