Berita Riau

Bawaslu Riau Terima Surat Edaran dari Pusat, Ingatkan tentang Larangan APK Caleg di Media Berbayar

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI mengeluarkan Surat Edaran (SE) nomor 1990 tahun 2018, tentang metode pengawasan kampanye Pemilu 2019.

Bawaslu Riau Terima Surat Edaran dari Pusat, Ingatkan tentang Larangan APK Caleg di Media Berbayar
Tribun Pekanbaru/Alexander
Bawaslu Riau Terima Surat Edaran dari Pusat, Ingatkan tentang Larangan APK Caleg di Media Berbayar 

Laporan Wartawan Tribunpekanbaru.com, Alexander

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU -- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI mengeluarkan Surat Edaran (SE) nomor 1990 tahun 2018, tentang metode pengawasan kampanye Pemilu 2019.

Dalam aturan tersebut, mempertegas sejumlah peraturan tentang pelaksanaan kampanye, dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) yang sudah dikeluarkan pihak KPU sebelumnya.

Salah satu poin penting yang dipertegas dalam aturan itu adalah, tidak boleh dipasang Alat Peraga Kampanye (APK) ataupun alat citra diri bagi peserta Pemilu, di tempat media berbayar, kecuali untuk calon presiden dan wakil presiden.

Sebagaimana diketahui, sampai saat ini sangat banyak APK dan alat citra diri yang terpajang di media berbayar, di jalan-jalan utama di Pekanbaru.

Tidak hanya Caleg tingkat kabupaten/kota, tapi juga provinsi bahkan Caleg DPR RI.

Baca: Peserta Pemilu Masih Membandel, Ratusan APK Diturunkan Bawaslu dalam 2 Bulan Kampanye

Baca: Terlibat Kampanye Seorang Caleg, Bawaslu Pelalawan akan Panggil Oknum Kades di Bandar Seikijang

Ketua Bawaslu Riau, Rusidi Rusdan mengatakan, pihaknya baru saja menerima surat tersebut pada hari Minggu (25/11/2018) siang.

"Kami baru terima pada siang ini surat edaran Bawaslu RI yang terbaru, tentang pengawasan kampanye," kata Rusidi kepada Tribunpekanbaru.com, Minggu malam.

Dikatakan Rusidi, dalam aturan tersebut, dijelaskan di point 7 dan 8, bahwa peserta Pemilu dilarang memasang APK ataupun citra diri di media berbayar, atau billboard.

"Karena itu, kami minta parpol mempertegas hal ini kepada masing-masing Calegnya, agar bisa dipatuhi aturan ini," ujar Rusidi.

Jika tidak, maka menurut Rusidi pihaknya akan menurunkan baliho dan APK tersebut, dengan berkoordinasi dengan pihak terkait.

"Aturannya cukup tegas, dan kita minta ini dipatuhi. Atau kami juga bisa merekomendasikan kepada pihak KPU agar bisa diberikan teguran keras," ulasnya.

Baca: Dianggap Paling Rawan, Bawaslu Riau Fokus pada Tiga Potensi Pelanggaran Ini

Baca: Panggil Bawaslu Riau untuk Hearing, Wakil Rakyat Curhat APK Mereka Diturun Paksa Panwaslu

Diakui Rusidi, dalam aturan tentang APK ini memang tidak ada sanksi yang bisa dikenakan kepada pelanggar.

"Kita harapkan semua pihak mematuhi aturan tersebut, demi lancarnya pelaksanaan kampanye Pemilu 2019," tuturnya. (*)

Penulis: Alex
Editor: Afrizal
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved