Pelalawan

Kajari Pelalawan Sebut Belum Ada Temuan Pelanggaran Dana Desa

Kejaksaan Pelalawan melakukan MoU terhadap beberapa desa di Pelalawan dalam pengelolaan dana tersebut.

Kajari Pelalawan Sebut Belum Ada Temuan Pelanggaran Dana Desa
tribunpekanbaru/johanes
Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Pelalawan, Tety Syam 

Laporan Wartawan Tribunpekanbaru.com, Palti Siahaan

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Pelalawan Tety Syam sejauh ini mengatakan belum ada temuan pelanggaran penggunaan dana desa di wilayah Pelalawan.

"Sejauh ini belum ada temuan pelanggaran atas penggunaan dana desa di Pelalawan. Baik darinya maupun kepolisian," kata Kajari Pelalawan, Tety Syam, Kamis (29/11/2018).

Dikatakannya Kejaksaan Pelalawan melakukan MoU terhadap beberapa desa di Pelalawan dalam pengelolaan dana tersebut.

Tujuannya, pendampingan agar penggunaan dana tepat sasaran dan tidak menyalahi aturan.

Dikatakannya, Kejaksanaan memiliki tim yang diberi nama Tim Pengawal Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D). Pada Mei lalu, Kejaksaan Negeri (Kejari) Pelalawan mengundang sebanyak 40 orang Kepala Desa (Kades). Ini terkait penggunaan dana desa.

"Mudah - mudahan tidak ada kena (temuan). Soalnya kita dampingi dan ikut cek ke lokasi," harapnya.

Selasa lalu (27/11/2018) di Auditorium Lantai III Kantor Bupati Pelalawan Pangkalan Kerinci, digelar kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Tahun 2018. Bupati Pelalawan H M Harris membuka acara ini.

Peserta berasal dari Aparatur Pemerintah Desa yakni Kepala Desa se Kabupaten Pelalawan,dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa ( BPD). Sosialisasi Narasumber dalam kegiatan ini yakni dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kabupaten Pelalawan

Bupati Pelalawan dalam sambutannya mengatakan pengelolaan keuangan yang transparan serta tertib administrasi adalah hal wajib bagi seorang kepala desa.

Kabupaten Pelalawan adalah contoh nasional dalam pengelolaan dana desa. Kabupaten Pelalawan adalah daerah yang menunjang program nasional dalam jangka panjang untuk menghadapi persaingan global dunia.

Mantan Ketua Adkasi ini menambahkan perlunya ada satu pemikiran antara Bupati, Kepala Desa, BPD dan masyarakat dalam melaksanakan program dan membangun desa. Mantan Ketua DPRD Pelalawan ini juga sangat mewanti - wanti agar kepala desa jangan terlibat dengan persoalan dan permasalahan hukum

"Kepala Desa jangan ada terlibat persoalan hukum dan masalah hukum. Tidak ada kades yang masuk penjara sesuaikan program kerja di desa dengan RPJMD Desa." tutup Haris. (*) 

Penulis: Dian Maja Palti Siahaan
Editor: Sesri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved