Pekanbaru

Terkait OTT Lurah Sidomulyo Barat, Begini Komentar DPRD Pekanbaru

Penangkapan Lurah Sidomulyo Barat berinisial R dalam OTT yang dilakukan Ditreskrimsus Polda Riau pekan lalu mendapat apresiasi

Terkait OTT Lurah Sidomulyo Barat, Begini Komentar DPRD Pekanbaru
tribunpekanbaru/rizkyarmanda
Barang bukti yang disita dari tangan oknum Lurah di Pekanbaru yang ditangkap Satgas Saber Pungli di Warung Kopi. Inset: R (37) oknum lurah yang diamankan Satgas Saber Pungli 

Laporan wartawan tribunpekanbaru.com, Johannes Wowor Tanjung

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Penangkapan Lurah Sidomulyo Barat berinisial R dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Ditreskrimsus Polda Riau pekan lalu mendapat apresiasi dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pekanbaru.

OTT yang menjaring penyelenggara negara di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru itu menjadi bukti jika praktik Pungutan Liar (pungli) masih saja terjadi, khususnya pada bidang pelayanan kepada masyarakat.

Baca: Lurah di Pekanbaru Terciduk dalam OTT Saber Pungli akan Diganti

Kasus ini mestinya menjadi pelajaran berharga bagi Pemko Pekanbaru dan Walikota Firdaus MT sebagai kepala daerah.

"Kita minta Pemko dalam hal ini Walikota memberikan tindakan tegas kepada oknum lurah ini. Agar kedepan tidak ada lagi kasus pungli yang dilakukan oknum pejabar," ungkap Wakil Ketua DPRD Pekanbaru, Jhon Romi Sinaga, kepada tribunpekanbaru.com, Senin (3/12/2018).

Menurut politisi yang akrab disapa Romi ini, praktik pungli yang dilakukan oknum Lurah berinisial R itu menambah daftar pejabat yang memperbutuk citra dan mencoreng nama baik Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan pemko.

Baca: Lurah di Pekanbaru Terciduk dalam OTT Saber Pungli akan Diganti

Tindakan memalukan itu harus dibalas dengan efek jera agar tugas pejabat sebagai pelayan masyarakat berjalan dengan baik, bukan malah memeras warga yang membutuhkan pelayanan.

Kader PDI Perjuangan ini meminta Walikota Pekanbaru agar memperketat sistem perekrutan pejabat yang akan ditempatkan di posisi pelayanan, mulai dari tingkat tertinggi hingga tingkat terendah.

Mental dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang akan diangkat jadi pejabat musti ditelisik dengan baik. Sehingga tidak tergiur dengan tindakan rasuah apabila dipercayakan sebgai pejabat pada instansi pelayanan.

Romi mendukung rencana Walikota Firdaus yang akan mengevaluasi semua pejabat di tingkat lurah. Evaluasi serupa juga harus dilakukan terhadap camat maupun pejabat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya.

Halaman
12
Penulis: johanes
Editor: Ariestia
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved