Pekanbaru

Perusahaan Nakal Harus Ditindak, DPRD Riau Minta Disnaker Setempat Awasi Penerapan UMK di Riau

Pihaknya meminta Dinas Tenaga Kerja kabupaten kota dan Riau, untuk sama-sama mengawasi. Sebab sudah ada landasan hukum yang mengaturnya.

Perusahaan Nakal Harus Ditindak, DPRD Riau Minta Disnaker Setempat Awasi Penerapan UMK di Riau
Tribun Pekanbaru/Ilustrasi
Upah Minimum Kabupaten (UMK) Siak 

Laporan wartawan Tribun Pekanbaru, Syaiful Misgiono

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Ketua Komisi V DPRD Riau, Aherson semua pihak harus komit dan taat terhadap kesepakatan Upah Minimim Kabupetan dan Kota (UMK) serta Upah Minimum Provisni (UMP) 2019 yang sudah ditetapkan melalui kesepakatan bersama.

Pemerintah daerah diminta komit untuk melakukan pengawasan terhadap penerapan UMK dan UMP sedangkan dari pihak perusahaan juga harus komit untuk melaksanakan UMK dan UMP tersebut.

"Kita tidak ingin ada akal-akal dari perusahaan kepada karyawannya yang mendapatkan bayaran tidak sesuai UMK di daerah masing-masing," katanya, Selasa (4/12/2018).

Baca: Api Diduga Akibat Arus Pendek Listrik di Plafon, 3 Rumah di Meranti Pandak Habis Terbakar

Perusahaan diminta harus menjalan UMK tersebut secara penuh satu tahun.

Sehingga tidak lagi ditemukan, ada perusahaan yang mengulur-ulur waktu hanya membayarkan UMK untuk beberapa bulan saja.

"Perusahaan kalau membutuhkan karyawan bertahun-tahun, jangan membayarkan UMK nya hanya untuk beberapa bulan," ujarnya.

Sehingga dinas terkait tidak perlu ragu dalam melakukan pengawasan.

"Perusahaan yang nakal itu harus ditindak, kan sudah ada peraturan menteri tenaga kerja yang mengatur secara jelas dan tegas," sebutnya.

Baca: Dinsos Pekanbaru Akui Belum Bisa Adakan Fasilitas Khusus Bagi Difabel di Ruang Publik

Jika memang ditemukan ada perusahaan yang tidak patuh terhadap UMK yang sudah ditetapkan, maka pemerintah daerah harus berani memberikan sanksi secara tegas.

"Aturan yang dibuat kementrian itu kan jelas, bahwa pemerintah daerah berhak memberikan sanksi. Bahkan sanksinya bisa berupa penutupan perusahaan dan disampaikan ke kementrian dalam negeri," katanya.

Dengan adanya pengawasan yang dilakukan oleh dinas terkait, maka itu merupakan bentuk kontribusi pemerintah kepada buruh yang ada di Riau.

Sehingga apa yang seharusnya didapatkan oleh buruh sesuai dengan aturan yang berlaku.

"Dengan jalan itulah kita bisa membantu buruh, sehingga mereka bisa mendapatkan penghasilan lebih baik untuk mencukupi kebutuhan anak-anaknya," pungkasnya. (*)

Penulis: Syaiful Misgio
Editor: CandraDani
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved