OPINI

Pencabutan Gelar Akademis Bagi Koruptor

Adanyagelar akademis, bagi koruptor yang masih sempat bebas, ternyata masih bisa mencari nafkah dengan mencari nafkah dengan gelar akademisnya.

Pencabutan Gelar Akademis Bagi Koruptor
Kejaksaan Tinggi Maluku
Wakajati Maluku, Erryl Agoes 

PENCABUTAN GELAR AKADEMIS BAGI KORUPTOR

OLEH : DR Erryl Prima Putera Agoes SH MH, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku

Korupsi dengan segala macam modus operandinya, kini telah masuk dalam kategori
extraordinary crime; yakni suatu kejahatan yang bersifat luar biasa keberadaannya.

Bahkan belakangan waktu mulai muncul gagasan untuk menyamakannya dengan atau sebagai
kejahatan terhadap kemanusiaan.

Hal itu dikarenakan akibat-akibat yang ditimbulkannya tidak saja bersifat ekonomis; tetapi luas terstruktur kemana-mana. Mulai dari aspek
perencanaan, pelaksanaan, pengawasan hingga sampai ke aspek sosial kemasyarakatan tertimpa dampak dari suatu perbuatan korupsi. Sebegitu dahsyat akibat kerugian yang ditimbulkannya, sehingga hukuman badan/penjara dan dendapun masih dirasa belum cukup membuat jera pelaku maupun calon koruptor.

Selain ancaman hukuman badan/penjara serta denda, telah pula ditempuh strategi penyitaan terhadap harta maupu aset-aset yang diduga kuat terkait dengan perbuatan korupsinya.

Proses penyitaan ini adalah dalam rangka mengamankan, menyelamatkan serta mengembalikan kerugian yang terjadi; sekaligus dalam upaya pemiskinan. Terus menyangkut jenis-jenis hukuman tersebut, belakangan ini muncul gagasan untuk menambahkan lagi jenis hukuman berupa: pencabutan gelas akademis, maupun gelar-gelar lainnya yang pernah disandang oleh para koruptor.

Berikut akan dibahas secara serba pendek mengenai hal itu.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-undang 20 Tahun
2001 perumusan pengertiaan tindak pidana korupsi mencapai 30 jenis, yang secara garis
besar dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Kerugian keuangan negara (pasal 2 dan 3);
2. Suap menyuap (pasal 5 ayat 1 dan 2; pasal 6, 11, 12 dan 13);
3. Penggelapan dalam jabatan (pasal 8, 9 dan 10);
4. Pemerasan (pasal 12 huruf e, f, g);
5. Perbuatan curang (pasal 7, 12 huruf h);
6. Benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa (pasal 12 hurf i);
7. Gratifikasi (pasal 12 b dan c);
8. Merintangi proses pemeriksaaan (pasal 21);

Halaman
123
Editor: rinalsagita
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved