Pekanbaru

11 Titik Atribut Caleg pada Bilboard Berbayar di Pekanbaru Diterbitkan Bawaslu

Untuk awal ini Bawaslu fokus pada penertiban APK yang dipasang pada Bilboard berbayar.

11 Titik Atribut Caleg pada Bilboard Berbayar di Pekanbaru Diterbitkan Bawaslu
Istimewa
Bawaslu Kota Pekanbaru akhirnya melakukan penertiban terhadap 11 baliho Titik bilboard berbayar di kota Pekanbaru Selasa (18/12/2018). 

Laporan wartawan tribunpekanbaru.com Nasuha Nasution

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Bawaslu Kota Pekanbaru melakukan penertiban terhadap 11 baliho di di titik bilboard berbayar di kota Pekanbaru Selasa (18/12/2018).

"Ada sebelas titik yang ditertibkan, "ujar Ketua Bawaslu Kota Pekanbaru Indra Khalid Nasution.

Menurut Indra Khalid Nasution dasar penertibannya karea dipasang di bilboard berbayar.

"Karena dalam edaran Bawaslu 1990 tidak dibenarkan dipasang pada Bilboard Berbayar, "ujar Indra Khalid Nasution.

Untuk awal ini Bawaslu fokus pada penertiban APK yang dipasang pada Bilboard berbayar.

"Awal ini kita fokus pada penertiban atribut yang dipasang pada Bilboard berbayar juga terpasang di Jalan Protokol yang tidak dibolehkan, "ujar Ketua Bawaslu Riau Rusidi Rusdan kepada Tribun Senin (10/12/2018).

Menurut Rusidi Rusdan pihaknya tidak akan ada kompromi bagi atribut partai dan Caleg yang terpasang di bilboard berbayar tersebut.

Baca: Kronologi Diamankannya 3 Tersangka Perusak baliho dan Bendera Partai, Inilah Pihak Pelapornya

Baca: Bawaslu Riau Minta KPU Segera Data 5.860 Pemilih Tanpa Identitas di Inhil

Baca: Dua Orang Caleg di Kampar Diperiksa Bawaslu, Terkait Dugaan Money Politik

Karena dalam edaran Bawaslu 1990 ditegaskan tidak dibolehkan lakukan pemasangan pada Bilboard berbayar.

"Ini tentunya dimaksudkan untuk keserasian semua Partai dan Caleg, makanya atribut kampanye juga dibatasi masing-masing oleh KPU, "jelas Rusidi.

Namun meskipun ada penertiban pada bilboard berbayar untuk partai dan Caleg, ternyata baliho atau bilboard berbayar milik Calon Presiden tidak menjadi target Bawaslu karena sesuai aturannya tidak melanggar aturan.

" Untuk bilboard berbayar Capres boleh, yang ditertibkan itu pada bilboard yang tidak boleh baliho partai dan Caleg, "ujar Rusidi Rusdan.

Selain Bilboard berbayar, Bawaslu juga fokus penertiban APK pada Halte, pohon, tempat umum dan memakan badan jalan.

"Yang jelas menyalahi aturan dan tidak sesuai dengan edaran Bawaslu maka akan ditertibkan tidak ada kompromi," ujarnya.

Pihaknya juga akan melakukan penertiban bersama Satpol PP dan Pemerintah daerah setempat, sehingga masing-masing Bawaslu juga melakukan kordinasi dengan Pemerintah setempat. (*) 

Penulis: Nasuha Nasution
Editor: Sesri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved