Pemprov Riau Moratorium Perpindahan PNS Fungsional Setahun Kedepan, Ini Penyebabnya

Pemerintah Provinsi Riau selama satu tahun kedepan dipastikan tidak akan memproses pejabat dan tenaga struktural yang mengajukan pindah

Pemprov Riau Moratorium Perpindahan PNS Fungsional Setahun Kedepan, Ini Penyebabnya
Dok. Kemendagri
Ilustrasi 

Laporan wartawan Tribun Pekanbaru, Syaiful Misgiono

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Pemerintah Provinsi Riau selama satu tahun kedepan dipastikan tidak akan memproses pejabat dan tenaga struktural yang mengajukan pindah menjadi pejabat dan tenaga fungsional.

Moratorium pejabat fungsional tersebut dilakukan karena di Pemprov Riau saat ini sudah terlalu banyak pejabat struktural pindah ke fungsional dan perlu dibatasi.

"Arahan dari Pak Sekda kemarin setahun ini dimoratorium dulu. Masih akan ditinjau ulang, karena kalau terlalu banyak kan tidak efektif," kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Riau, Ikhwan Ridwan, Selasa (8/1/2019)..

"Kalau terlalu banyak yang pindah ke fungsional nanti tidak ada staf, semua fungsional, kan tidak bisa juga," imbuhnya.

Meski mengaku jumlah tenaga dan pejabat fungsional terlalu banyak jumlahnya, namun Ikhwan tidak menjelaskan secara rinci berapa jumlahnya.

"Saya tidak tahu pasti berapa angkanya, tapi banyak sekali," ujarnya.

Pihaknya bahkan akan mengembalikan tenaga fungsional yang dianggap tidak maskimal dalam menjalankan tugasnya. Proses peninjauan kembali terhadap pejabat fungsional ini akan disesuaikan dengan angka kredit dari pekerjaan mereka. Jika tidak sesuai maka akan dikembalikan menjadi pejabat struktur (staf).

Proses penilaian itu dengan melibatkan kepala OPD masing-masing. Terutama terhadap staf yang mengajukan diri untuk jadi pejabat fungsional. Moratorium pejabat fungsional ini dikecualikan pada bidang guru dan tenaga kesehatan.

"Kalau tidak bisa memenuhi angka kreditnya, bisa saja nanti dikembalikan ke struktural lagi," kata dia.

Saat disinggung kenapa banyak PNS struktural yang pindah ke fungsional, Ikhwan mengungkapkan, munculnya fenomena ini karena sebagian dari PNS ingin masa pensiunnya lama. Sebab pejabat dan tenaga fungsional masa pensiunya lebih lama jika dibandingkan dengan struktural.

"Mereka ini inginya lama pensiunya, ada juga yang ikut-ikutan. Makanya kita kepala OPDnya tegas supaya saat memberikan rekom, harus betul-betul diteliti, layak tidak di fungsional," katanya. (*)

Penulis: Syaiful Misgio
Editor: M Iqbal
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved