Bisnis

PELAKU Usaha E-commerce Keberatan Pemberlakuan Pajak Toko ONLINE Disamakan dengan Toko Konvensional

Pelaku usaha E-commerce keberatan pemberlakuan pajak toko online disamakan dengan toko konvensional, ini sebabnya

PELAKU Usaha E-commerce Keberatan Pemberlakuan Pajak Toko ONLINE Disamakan dengan Toko Konvensional
Tribun Pekanbaru/Ilustrasi/Nolpitos Hendri
PELAKU Usaha E-commerce Keberatan Pemberlakuan Pajak Toko ONLINE Disamakan dengan Toko Konvensional 

PELAKU Usaha E-commerce Keberatan Pemberlakuan Pajak Toko ONLINE Disamakan dengan Toko Konvensional

Laporan Wartawan Tribun Pekanbaru, Alexander

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Pelaku usaha E-commerce keberatan pemberlakuan pajak toko online disamakan dengan toko konvensional, ini sebabnya.

Pelaku usaha e-commerce keberatan terkait kebijakan Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak yang resmi menerbitkan aturan pengenaan pajak bagi para pelaku e-commerce alias toko online di Indonesia.

Pasalnya, aturan antara pengusaha e-commerce akan diberlakukan sama dengan toko konvensional yang ada saat ini dalam hal perpajakan.

Baca: KISAH Dokter Cantik Asal Pekanbaru Jadi Dokter Kencatikan, Pilih Terapi Kesehatan dengan Jarum Halus

Baca: Harga TIKET Pesawat Naik, Transaksi Penjualan Jasa Tour and Travel di Pekanbaru Turun 50 Persen

Baca: Harga Tiket Pesawat Naik, Pemprov Riau Pertimbangkan Pendampingan Staf untuk Perjalanan Domestik

Baca: Gelar Nobar DEBAT CAPRES dan CAWAPRES di Luar Posko, Tim Kampanye Daerah Lapor ke Bawaslu Riau

Baca: UPDATE Angin Puting Beliung Bandung, Jumlah Rumah Rusak Bertambah Jadi 640 Rumah

Owner Toko Online Badelaw Store, Sari kepada Tribunpekanbaru.com mengatakan, pihaknya sangat tidak setuju kalau aturan tersebut diberlakukan nantinya.

Pasalnya menurut dia masih banyak toko online yang memiliki usaha kecil-kecilan, dan penghasilannya pun juga tidak terlalu besar.

"Seperti usaha yang kami jalani, jual pakaian melalui online, dipromosikan di facebook, instagram, whatsapp dan lainnya, untungnya juga masih kecil-kecilan," ujar Sari kepada Tribun, Sabtu (12/1).

Dikatakannya, pihaknya lebih setuju kalau pemberlakuan aturan tersebut dilakukan dengan memilah pengusaha yang sudah punya brand besar, yang cukup banyak di Indonesia.

"Kalau yang besar-besaran itu silahkan, itu memang baru pas dikenakan pajak seperti toko konvensional. Nanti kalau kami sudah besar seperti itu, kami juga bersedia dan senang hati bayar pajaknya," ujarnya. (*)

Penulis: Alex
Editor: Nolpitos Hendri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved