Berita Riau

Pemilik Olshop Minta Pemerintah Lihat Besar Usaha sebelum Dipungut Pajak

Pemilik Online Shop (Olshop) meminta pemerintah melihat besar usaha online sebelum dilakukan pemungutan pajak

Pemilik Olshop Minta Pemerintah Lihat Besar Usaha sebelum Dipungut Pajak
Tribun Pekanbaru/Ilustrasi/Nolpitos Hendri
Pemilik Olshop Minta Pemerintah Lihat Besar Usaha sebelum Dipungut Pajak 

Pemilik Olshop Minta Pemerintah Lihat Besar Usaha sebelum Dipungut Pajak

Laporan Wartawan Tribun Pekanbaru, Hendri Gusmulyadi

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Pemilik Online Shop (Olshop) meminta pemerintah melihat besar usaha online sebelum dilakukan pemungutan pajak.

Menyoal dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan malalui Direktorat Jenderal Pajak, tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan melalui Sistem Elektronik yang berlaku mulai 1 April 2019, mendapatkan tanggapan positif dari salah satu pengusaha konvensional yang juga bergerak dalam jasa jual beli produk busana secara online di Pekanbaru.

Baca: TUAN RUMAH Porprov ke-X Riau 2019, KONI Riau akan Putuskan dalam Musorprovlub

Baca: PESERTA Pemberkasan CPNS 2018 Pelalawan Tanyakan Terkait Tes Kesehatan dan Narkoba, Ini Jadwalnya

Baca: PILKADES Serentak di Kepulauan Meranti akan Dilaksanakan Selepas Hari Raya Idul Fitri

Fitri, pemilik toko busana yang berlokasi di bilangan Jalan Hangtuah Pekanbaru ini pada Minggu (13/1/2019) kepada Tribunpekanbaru.com mengaku, langkah pemerintah dengan benar-benar menerapkan aturan bagi pedagang yang bertransasksi secara elektronik ini sangat tepat karena selama ini masih banyak pelaku usaha online yang belum tersentuh pajak maski penghasilannya sudah lumayan besar.

"Orang pajak dengan regulasi dan sistem kerjanya, tentu akan bisa mencari toko online mana saja yang belum tersentuh pajak. Tentu untuk mengetahuinya, dimana toko online itu, tentu perlu kerja maksimal dari stakeholder tersebut," ungkap Fitri

Menuturnya, tidak tersentuh pajak bukan berarti toko-toko online tidak mau membayar pajak.

Maka perlu juga sosialisasi dan regulasi yang jelas dari pihak Direktorat Jenderal Pajak agar para pedagang online ini dapat membayar kewajibannya sebagai warga negara.

Tak kalah penting kata Fitri, pihak terkait dalam melakukan pemungutan pajak kepada para pedagang yang berjualan secara elektronik, harus juga membuka mata dan jangan terkesan asalan dalam melakukan pemungutan.

Artinya, perlu kejelian melihat besaran usaha, omzet dan lain sebagainya.

Baca: VANESSAE Evato dan Azzahra Permatahani masih Andalan, PRSI Jaring 15 Atlet di Selekprov Porwil 2019

Baca: KISAH Cewek Cantik Asal Pekanbaru Jadi Dara Riau hingga Putri Pariwisata Ekonomi Kreatif Indonesia

Baca: NANTIKAN Film Religi IQRA II yang Tampilkan Keindahan Siak, Bakal Tayang di Bioskop Bulan Juli 2019

Halaman
12
Penulis: Hendri Gusmulyadi
Editor: Nolpitos Hendri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved