Indragiri Hilir

Buka Sosialisasi Pengelolaan Keuangan Desa, Bupati Jelaskan 2 Fungsi TP4D sebagai Sarana Strategis

Buka sosialisasi pengelolaan keuangan desa, Bupati Indragiri Hilir HM Wardan jelaskan 2 fungsi TP4D sebagai sarana strategis

Buka Sosialisasi Pengelolaan Keuangan Desa, Bupati Jelaskan 2 Fungsi TP4D sebagai Sarana Strategis
Tribun Pekanbaru
Buka Sosialisasi Pengelolaan Keuangan Desa, Bupati Inhil HM Wardan Jelaskan 2 Fungsi TP4D sebagai Sarana Strategis 

Buka Sosialisasi Pengelolaan Keuangan Desa, Bupati Jelaskan 2 Fungsi TP4D sebagai Sarana Strategis

Laporan Wartawan Tribuntembilahan.com, T Muhammad Fadhli

TRIBUNTEMBILAHAN.COM, TEMBILAHAN - Buka sosialisasi pengelolaan keuangan desa, Bupati Indragiri Hilir HM Wardan jelaskan 2 fungsi TP4D sebagai sarana strategis.

Bupati Kabupaten Inhil, HM Wardan secara resmi membuka Sosialisasi Pengelolaan Keuangan Desa di Gedung Engku Kelana Tembilahan, Selasa (15/1/2019).

Dalam mengelola keuangan desa, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Inhil melibatkan Tim Pengawal Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Inhil.

Baca: KISAH Cewek Cantik Asal Pekanbaru Perangi Hoax, Edukasi Masyarakat Bahaya Laten Hoax

Baca: TERUNGKAP Identitas Mayat Ditemukan di Perairan Kepulauan Meranti Warga Singapura

Baca: DISKON HARI INI, Agung Toyota Hadirkan Ragam Promo Beli Mobil selama Toyota Expo 2019

Baca: Gandeng YKI, RS PMC Pekanbaru Gelar Penyuluhan Pencegahan Kanker kepada Dokter dan Bidan

Baca: KISAH Cinta 3.890 Pemuda di Rokan Hulu Berakhir di Pelaminan

Menurut Bupati Inhil HM Wardan, TP4D memiliki 2 fungsi, Pertama, memberikan penerangan hukum terkait materi perencanaan, pelelangan, pelaksanaan, pekerjaan, pengawasan pelaksanaan pekerjaan, perizinan, pengadaan barang dan jasa, tertib administrasi dan tertib pengelolaan uang negara.

Fungsi kedua, adalah melakukan diskusi atau pembahasan bersama untuk mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi dalam penyerapan anggaran dan pelaksanaan pembangunan.

“Selain untuk mendorong pelaksanaan pemerintahan yang bersih, aman dan terhindar dari masalah hukum, keberadaan TP4D, juga dijadikan sebagai sarana strategis untuk menguatkan jalinan koordinasi dan sinergitas antara Pemerintah Kabupaten Inhil dengan pihak Kejaksaan Negeri Kabupaten Inhil,” ujar Bupati saat dalam sambutannya saat membuka sosialisasi.

Bupati menambahkan, hal ini tentunya sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 2015, Tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015, untuk Meningkatkan Upaya Pencegahan Terjadinya Tindak Pidana Korupsi di Instansi Pemerintahan.

Baca: DITEMUKAN Obat Herbal Penyakit HIV dan AIDS, Penemunya Dosen Asal Riau, 8 ODA sudah Sembuh

Baca: Pengurus OPSI Riau Membantah Tidak Ada Praktik LGBT di Sekretariatnya

Baca: KISAH Dosen Asal Riau Jadi Peneliti di Malaysia, Temukan Obat Herbal untuk Penyakit HIV dan AIDS

Baca: Dosen BERCADAR Asal Riau Temukan Obat Herbal untuk Penyakit HIV dan AIDS

Dalam sosialisasi kali ini Pemkab Inhil juga menghadirkan narasumber, Mantan Wakil Ketua KPK periode 2007-2011, Moch Jasin Mashuri, serta turut hadir dalam kegiatan tersebut, Wakil Bupati Kabupaten Inhil, H Syamsuddin Uti, Sekretaris Daerah Kabupaten Inhil, H Said Syarifuddin, Unsur Forkopimda Kabupaten Inhil, Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Inhil, HM Yusuf Said dan sejumlah pejabat eselon di lingkungan Pemerintah Kabupaten Inhil serta para Kepala Desa se-Kabupaten Inhil.

Dalam kesempatan tersebut juga dilakukan penyerahan Piagam Penghargaan dari Pemerintah Kabupaten Inhil kepada narasumber, penandatanganan MoU antara Kejaksaan Negeri Inhil dengan DPMD tentang Bantuan Hukum dan Pertimbangan Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara serta Penandatanganan Fakta Integritas secara simbolis oleh perwakilan 3 desa. (*)

Penulis: T. Muhammad Fadhli
Editor: Nolpitos Hendri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved