Indragiri Hulu

Apa Saja 7 Kesepakatan dengan PT SRK hingga Karyawan Putuskan Akhiri Mogok Kerja?

Setelah sekitar seminggu karyawan PT SRK mogok kerja, akhirnya mereka setuju mengakhiri setelah tercapai 7 poin kesepakatan dengan perusahaan.

Apa Saja 7 Kesepakatan dengan PT SRK hingga Karyawan Putuskan Akhiri Mogok Kerja?
Istimewa
Para pekerja PT SRK melapor ke Disnaker Inhu, Jumat (23/11/2018). 

TRIBUNINHU.COM, RENGAT - Setelah sekitar seminggu karyawan PT Sinar Reksa Kencana (SRK) mogok kerja, akhirnya mereka setuju mengakhiri setelah tercapai tujuh poin kesepakatan dengan perusahaan.

Kesepakatan disetujui pada mediasi di aula kantor Camat Batang Peranap, Rabu (23/1).

Kesepakatan ditandatangani oleh para saksi, dari Disnaker Inhu, upika dan tokoh masyarakat.

Dody Fernando, kuasa hukum buruh menyampaikan bahwa tujuh poin kesepakatan itu merupakan hasil musyawarah.

"Masing-masing pihak sudah menerima kesepakatan itu," kata Dody.

Kadisnaker Inhu, Endang Mulyawan yang juga hadir dan turut menandatangani berita acara itu meminta kepada kedua belah pihak menjalankan kesepakatan yang telah dicapai itu.

"Sudah selesai. Kita minta agar kedua belah pihak menjalankan hasil mediasi. Karena kesepakatan itu dari mereka juga," ucap Endang.

Isi kesepakatan

Tujuh poin kesepakatan yang disetujui perwakilan PT SRK dan karyawan sebagai berikut.

1. Ada tiga tahap penyelesaian perkara, yakni bipartit, mediasi melalui Disnaker Inhu dan pengadilan.

2. Selama dalam proses tahap penyelesaian kedua belah pihak harus menyepakati aturan.

3. Pembayaran gaji disepakati tanggal 15 setiap bulan dan sesuai PP nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan.

4. Surat mutasi mulai berlaku apabila setelah mendapat keputusan mediasi dan pengadilan, sebelum keputusan tersebut ada maka karyawan diminta tetap bekerja seperti biasa.

5. Selama melaksanakan proses mediasi dan pengadilan PT SRK dilarang melakukan intimidasi sesuai pasal 144 huruf b dan tindakan balasan.

6. Setelah selesai rapat mediasi karyawan PT SRK kembali beraktifitas seperti biasa pada Kamis (24/01/2019).

7. Kedua belah pihak bersedia menerima hasil apapun dengan lapang dada terhadap hasil perundingan dan mediasi yang disepakati serta putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. (*)

Penulis: Bynton Simanungkalit
Editor: Nurul Qomariah
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved