Pelalawan

Pelalawan Juga Tolak P3K Dibiayai APBD

Pelalawan ternyata juga menolak Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) dibiayai APBD.

Pelalawan Juga Tolak P3K Dibiayai APBD
Net
Ilustrasi 

Laporan Wartawan Tribunpekanbaru.com, Palti Siahaan

TRIBUNPEKANBARU.COM, PELALAWAN - Pelalawan ternyata juga menolak Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) dibiayai APBD.

Hal ini diungkapkan kepala Badan Badan Kepegawaian Pelatihan dan Pendidikan Daerah (BKP2D) Edi Suriandi, Senin (28/1/2019) dalam pertemuan Coffee Morning di aula kantor bupati.

Pertemuan sendiri dipimpin langsung Bupati Harris yang juga dihadiri para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

"Hasil pertemuan Rabu lalu seluruh kabupaten kota menolak bahwa P3K itu dibiayai APBD," kata Edi Suriandi dalam pertemuan tersebut.

Para Rabu lalu digelar pertemuan rapat koordinasi terkait P3K ini di Batam.

Rapat dihadiri Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin.

Baca: Soal Teknopolitan, Bupati Pelalawan Sebut MoU dengan ITB Digelar Besok

Edi mengatakan walau ada penolakan dari kabupaten /kota tapi pemerintah pusat tetap bertahan pelaksanaan seleksi P3K sesuai dengan jadwal. Jadwalnya, Februari Ini selesai penerimaan.

Karena ada penolakan tersebut, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin mengatakan mengirimkan surat ke kabupaten / kota terkait penolakan tersebut.

"Kita tunggu saja tindaklanjut dari dari pusat. Karena dalam pertemuan itu Mempan bilang akan kirim surat sebagai tindak lanjut," ucapnya.

Rekrutmen tahap pertama Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) yang rencananya akan dilakukan pada Februari 2019 ini dikhususkan untuk eks Tenaga Honorer Kategori 2 (THK2).

Baca: Resepsi Pernikahan Berakhir Ricuh, Pengantin Pria Diangkut Polisi, Istri dan Ibunya Histeris

Formasi yang tersedia adalah pada posisi guru/dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh pertanian.

Syarat batas usia minimal peserta PPPK adalah 20 tahun dan maksimal satu tahun sebelum batas usia pensiun untuk jabatan yang dilamar.

Misalnya, untuk tenaga guru yang batas usia pensiunnya 60 tahun, bisa dilamar oleh warga negara Indonesia yang berusia 59 tahun. (*)

Penulis: Dian Maja Palti Siahaan
Editor: Ariestia
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved