Caleg tak Akan Dilantik Jika Belum Serahkan LHKPN, Ini Penjelasan KPU

Komisioner KPU RI, Pramono Ubaid Tanthowi menegaskan, caleg pemilu 2019 harus menyerahkan LHKPN mereka.

Caleg tak Akan Dilantik Jika Belum Serahkan LHKPN, Ini Penjelasan KPU
Tribun Pekanbaru/Theo Rizky
Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru menggelar penertiban alat peraga kampanye yang tidak sesuai ketentuan di wilayah kerjanya, Minggu (9/12/2018). (TRIBUN PEKANBARU/THEO RIZKY). 

TRIBUNPEKANBARU.COM,JAKARTA-Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menegaskan akan menunda pelantikan Calon Anggota Legislatif (Caleg) terpilih jika belum menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Komisioner KPU RI, Pramono Ubaid Tanthowi menegaskan, caleg pemilu 2019 harus menyerahkan LHKPN mereka.

Penyerahan dilakukan paling lambat tujuh hari setelah penetapan hasil pemilu.

Jika melebihi batas tersebut, maka caleg terpilih dapat ditunda pelantikannya.

"Batas waktu penyerahan LHKPN itu tujuh hari setelah penetapan hasil pemilu. Lalu kemudian itu tetap ditunggu, jika tak menyerahkan maka ditunda pelantikannya," kata Pramono di kantor KPU RI, Jakarta Pusat, Rabu (30/1/2019).

Pramono mengatakan, aturan penyerahan LHKPN itu telah dituangkan dalam Pasal 37 ayat 3 Peraturan KPU (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018.

Pramono menjelaskan, aturan itu sebelumnya telah disepakati oleh KPU, Bawaslu, pemerintah dan DPR.

Aturan wajib lapor LHKPN disepakati sebelum pelantikan lantaran berdasar hasil koordinasi KPK ditemukan bahwa tingkat ketaatan wakil rakyat terhadap LHKPN sangat rendah.

"Makanya dibikin mekanisme bagaimana mereka mengisi itu ketika proses pencalonan berlangsung," ujar Pramono.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif mengkritik sikap para aktor politik yang terkadang tak menunjukkan komitmen pemberantasan korupsi dengan sungguh-sungguh.

Hal itu salah satunya ditunjukan dengan rendahnya anggota DPR yang menyerahkan LHKPN.

Ia pun menyinggung sejumlah DPRD provinsi yang sama sekali tak menyampaikan laporan harta kekayaannya di tahun 2018.
Berdasarkan data KPK, DPRD provinsi itu adalah DKI Jakarta, Lampung, Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah.

"DKI Jakarta tak satupun lapor LHKPN, jangan dipilih lagi orang-orang itu. Dua, Lampung, tak satu orang pun lapor LHKPN, enggak usah dipilih lagi. Ketiga, Sulawesi Tengah, keempat, Sulawesi Utara. Mereka ini nol enggak ada satu pun," kata Laode dalam diskusi Peluncuran Corruption Perceptions Index 2018 di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (29/1) lalu.(*)

Editor: Ilham Yafiz
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved