Pelalawan

SK Pemecatan ASN Pelalawan yang Terlibat Korupsi Belum Juga Diserahkan

SK pemecatan ASN yang terlibat korupsi di Pemkab Pelalawan belum juga diserahkan kepada yang bersangkutan hingga Rabu (30/01/2019).

SK Pemecatan ASN Pelalawan yang Terlibat Korupsi Belum Juga Diserahkan
Tribun Pekanbaru/Ilustrasi
Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) 

TRIBUNPELALAWAN.COM, PANGKALANKERINCI - Surat Keputusan (SK) pemecatan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terlibat korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pelalawan belum juga diserahkan kepada yang bersangkutan hingga Rabu (30/01/2019).

Padahal, batas waktu yang diberikan pemerintah pusat sebelumnya akhir Desember 2018.

"Belum diserahkan," kata Kabid Pembinaan Pegawai BKP2D Pelalawan, Jasman.

Belum diketahui kapan akan diserahkan SK pemecatan tersebut. Jasman pun belum bisa memastikan.

"Mungkin dalam waktu dekat," terangnya.

Seperti diketahui, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Syafruddin dan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana meneken surat keputusan bersama terkait pemecatan 2.357 Aparatur Sipil Negara (ASN) di seluruh Indonesia.

Di lingkungan Pemkab Pelalawan, ada 17 PNS yang tersangkut korupsi. Baik yang sudah selesai menjalani hukuman maupun yang sedang menjalani.

Kepala BKP2D Pelalawan Edi Suriandi pekan lalu mengatakan Bupati Pelalawan HM Harris sudah menandatangani SK pemecatan ASN yang tersangkut korupsi tersebut.

Namun kala itu ia pun tidak bisa memastikan kapan SK akan diserahkan kepada ASN yang bersangkutan. (*)

Penulis: Dian Maja Palti Siahaan
Editor: Nurul Qomariah
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved