Pelalawan

Kades di Pelalawan Sempat Tunda Program Padat Karya Tunai Milik Jokowi

Kades yang ada di Pelalawan sempat menunda melaksanakan Program Padat Karya Tunai, Bantuan Langsung Tunai (BLT) di era Jokowi.

Kades di Pelalawan Sempat Tunda Program Padat Karya Tunai Milik Jokowi
Istimewa
Edi Maskor Ketua Apdesi Pelalawan. 

Laporan Wartawan Tribunpekanbaru.com, Palti Siahaan

TRIBUNPEKANBARU.COM, PELALAWAN - Kepala desa (Kades) yang ada di Pelalawan sempat menunda melaksanakan Program Padat Karya Tunai, Bantuan Langsung Tunai (BLT) di era Jokowi. Penyebabnya, para Kades takut berurusan dengan hukum nantinya.

Kejadian tersebut terjadi pada tahun lalu. Dana desa memang diwajibkan dialokasikan untuk Program Padat Karya Tunai.

Program Padat Karya ini merupakan pekerjaan pembangunan di suatu desa dinama pekerjanya dari desa tersebut dan pembayarannya langsung setiap hari.

Baca: Tak Penuhi Panggilan Kejaksaan, Buni Yani: Saya Enggak Kabur

Ini makanya disebut menjadi program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di era Presiden Joko Widodo.

"Tahun lalu itu kejadiannya. Sempat kita mau pending. Banyak desa yang mau men-Silpakan dana (Program Padat Karya Tunai) itu," kata Edi Maskor, Ketua Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Pelalawan, Jumat (1/2/2019).

Kades Desa Merbau, kecamatan Bunut ini mengatakan penyebabnya karena ada aturan pengalokasian upah pekerja. Dalam aturan tersebut, upah pekerja 30 persen dari total anggaran.

Ia memisalkan, satu pembangunan dengan flapon Rp 15 juta. Berdasarkan aturan, maka upah dari anggaran tersebut sebanyak Rp 5 juta. Untuk pembangunan hanya Rp 10 juta.

"Itulah yang sempat jadi masalah. Takut kades buat program itu. Nyusut banyak kualitas proyek nanti. Kena masalah hukum juga nanti," ujarnya.

Namun setelah konsultasi dengan pihak kejaksaan dan inspektorat Pelalawan, masalah tersebut bisa diselesaikan. Sehingga program Padat Karya Tunai bisa dijalankan.

Sebagai ketua APDESI Pelalawan, ia juga menginginkan seluruh kepala desa di Pelalawan bisa bekerja dengan tenang. Tidak khawatir dikemudian hari terlibat permasalahan hukum karena penggunaan dana desa.

Dikatakannya, seluruh desa di Pelalawan masuk dalam Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kajari Pelalawan.

Baca: 10 Bulan Pisah Anak ini Tak Lagi Kenal Ayahnya, Sang Ibu Lakukan Ini, Mereka Pun Menangis Haru

Ada dua kategori pendampingan TP4D yakni aktif dan pasif. Pendampingan aktif yang dimaksudnya yakni desa tersebut meminta secara langsung didampingi tim TP4D. Sedangkan yang pasif yang desa tersebut bertindak berdasarkan arahan dari TP4D.

"Kalau desanya jauh - jauh. Gimana mau ke Kejaksaan. Kan repot juga jadinya nanti. Makanya memang tidak semua pendampingan," ujarnya. (*)

Penulis: Dian Maja Palti Siahaan
Editor: Ariestia
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved