KPK Mengapresiasi Rencana KPU Menunda Pelantikan Caleg Belum Laporkan LHKPN, Ini Penjelasannya

Menurut Saut, KPK sebenarnya tidak dalam posisi untuk mencari tahu jumlah harta kekayaan. Namun, pelaporan tersebut adalah amanat undang-undang.

KPK Mengapresiasi Rencana KPU Menunda Pelantikan Caleg Belum Laporkan LHKPN, Ini Penjelasannya
Internet
Ilustrasi 

TRIBUNPEKANBARU.COM,JAKARTA-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengapresiasi rencana Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menunda pelantikan calon anggota legislatif terpilih yang belum menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). 

"Prinsipnya, kita semua itu stakeholder pemberantasan korupsi, apalagi KPU. Jadi, tentulah ini harus diapresiasi dengan antusias dan didukung oleh kita semua," ujar Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang, Jumat (1/2/2019).

Menurut Saut, KPK sebenarnya tidak dalam posisi untuk mencari tahu jumlah harta kekayaan. Namun, pelaporan tersebut adalah amanat undang-undang yang harus ditaati penyelenggara negara.

Apalagi, menurut Saut, dalam sumpah jabatan, calon anggota legislatif diminta kesediaan untuk melaksanakan kewajiban dengan baik.

Salah satu kewajiban itu adalah menyerahkan LHKPN kepada KPK.

"Tidak ada sulitnya melaporkan. Ada call center KPK di nomor 198 kalau kurang jelas," kata Saut.

Sebelumnya, Komisioner KPU, Pramono Ubaid Tanthowi menegaskan, caleg pemilu 2019 harus menyerahkan LHKPN.

Penyerahan dilakukan paling lambat tujuh hari setelah penetapan hasil pemilu.

Jika melebihi batas tersebut, maka caleg terpilih dapat ditunda pelantikannya. "Batas waktu penyerahan LHKPN itu tujuh hari setelah penetapan hasil pemilu. Lalu kemudian itu tetap ditunggu, jika tak menyerahkan maka ditunda pelantikannya," kata Pramono, Rabu (30/1/2019) lalu.(*)

Editor: Ilham Yafiz
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved