Minta KPU Tempelkan Nama Caleg Mantan Terpidana Korupsi di TPS, Ini Alasan Mahfud MD

Ia setuju jika pilihan kebijakan tersebut diumumkan secara terbuka ke masyarakat terhadap nama-nama Caleg mantan terpidana korupsi itu.

Minta KPU Tempelkan Nama Caleg Mantan Terpidana Korupsi di TPS, Ini Alasan Mahfud MD
Tribunpekanbaru/instagram/mohmahfudmd
Mahfud MD 

TRIBUNPEKANBARU.COM,JAKARTA-Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Mahfud MD menyambut baik langkah Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang mengumumkan nama caleg berstatus mantan koruptor. 

Ia mengatakan apa yang dilakukan KPU tersebut tidak melanggar aturan, lantaran tidak dilarang dan tidak diatur dalam Undang-undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

"Kalau saya itu kan tidak ada perintah dan tidak ada larangan. Itu soal pilihan kebijakan," ungkap Mahfud di Universitas Paramadina, Jakarta, Jumat (1/2/2019).

Ia setuju jika pilihan kebijakan tersebut diumumkan secara terbuka ke masyarakat terhadap nama-nama Caleg mantan terpidana korupsi itu.

"Kalau saya sendiri setuju diumumkan sejelas-jelasnya ke masyarakat bahwa ada caleg mantan koruptor. Agar masyarakat tahu," ujarnya.

Mahfud menilai dengan diumumkannya nama caleg mantan koruptor, akan mempermudah masyarakat agar memilih wakil rakyat yang baik.

Bahkan ia mengusulkan nama-nama itu dipampang di setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS).

"Bagus agar nama-nama itu ditempelkan, (sekalian) di TPS ini mantan koruptor, silakan kalau mau pilih. Kalau enggak ya sudah bagus lah. Agar jelas rakyat memilih wakilnya," usulnya.

Sebelumnya, KPU memutuskan mengumumkan daftar nama calon legislatif mantan narapidana korupsi pada Rabu (30/1/2019) malam.

Komisioner KPU, Ilham Saputra mengatakan, langkah KPU mengumumkan nama-nama caleg eks koruptor sesuai dengan salah satu pasal dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Berdasarkan data yang dihimpun KPU, ada 49 nama caleg eks koruptor yang terdiri dari 40 caleg Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan 9 caleg Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Dari 40 caleg DPRD yang eks napi korupsi itu, sebanyak 16 orang merupakan caleg untuk DPRD provinsi, dan 24 caleg untuk DPRD kabupaten/kota.(*)

Editor: Ilham Yafiz
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved