Bawaslu Riau Tidak Larang Pasang APK di Pangkalan LPG, Tetapi Dengan Syarat Ini

Pelarangan ini dilakukan jika pemasangan APK dilakukan atau dimobilisasi oleh oknum Pertamina dan Calon Anggota Legislatif (Caleg).

Bawaslu Riau Tidak Larang Pasang APK di Pangkalan LPG, Tetapi Dengan Syarat Ini
Tribun Pekanbaru/Theo Rizky
Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru menggelar penertiban alat peraga kampanye yang tidak sesuai ketentuan di wilayah kerjanya, Minggu (9/12/2018). (TRIBUN PEKANBARU/THEO RIZKY). 

TRIBUNPEKANBARU.COM,PEKANBARU-Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) peserta Pemilu 2019 di pangkalan Gas LPG dinyatakan tidak melanggar aturan KPU.

Akan tetapi pemasangan itu dilarang oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Riau. Pelarangan ini dilakukan jika pemasangan APK dilakukan atau dimobilisasi oleh oknum Pertamina dan Calon Anggota Legislatif (Caleg).

Ketua Bawaslu Riau, Rusidi Rusdan menerangkannya kepada Tribun.

Ia menerangkan jika secara prinsip memang tidak ada masalah ketika secara pribadi pemilik pangkalan ikut kampanye dan menjadikan rumahnya sebagai posko pemenangan.

"Pada prinsipnya, pemilik pangkalan secara pribadi tidak dilarang menjadikan rumahnya sbg posko caleg, yang jadi masalah bila pangkalan LPG itu dimobilisir oleh oknum caleg atau pejabat pertamina," jelas Rusidi Rusdan.

Rusidi Rusdan mengimbau hendaknya para peserta yang ikut bertarung sudah mengetahui aturan dan regulasi kampanye, maka cukup menjalankan dan mematuhi aturan yang sudah dibuat tersebut.

"Kami tentunya sebagai pengawas akan melakukan pengawasan dan jika ada pelanggaran nanti akan dinaikkan untuk proses di Gakkumdu," ujarnya.

Terpisah, Komisioner Bawaslu Riau, Gema Wahyu Adinata merincikan jumlah pelanggaran pemilu di Riau sampai saat ini mencapai 7 kasus.

Dari tujuh kasus itu, dua di antaranya sudah masuk dalam proses sidik sedangkan lima lagi masih dalam proses lidik.

"Sekarang ini sudah ada tujuh dugaan pidana pemilu masih dalam proses semuanya. Ada dua yang sudah dalam proses sidik, lima masih dalam lidik," jelasnya.

Tujuh dugaan pelanggaran pemilu tersebut masing-masing ada di Pelalawan 1, Siak 1, Inhil 2, Kampar 1, Dumai 1, Meranti 1.

Untuk kasusnya sendiri beragam mulai dari Money politik, Kepala Desa yang menguntungkan dan merugikan, Memanfaatkan fasilitas pemerintahan dan ASN.

"Setelah ada putusan baru dilakukan pengawasan nanti," paparnya.(*)

Penulis: Nasuha Nasution
Editor: Ilham Yafiz
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved