KPU Riau Akan Anulir Pelantikan Caleg Yang Tidak laporkan LHKPN. Ini Penjelasannya

Para peserta, baik itu Calon Legislatif (Caleg) atau pun Calon anggota DPD RI, wajib melaporkan harata kekayaan mereka.

KPU Riau Akan Anulir Pelantikan Caleg Yang Tidak laporkan LHKPN. Ini Penjelasannya
tribunpekanbaru/theorizky
Ketua KPU Pekanbaru Yeli Noviza (KIRI) meninjau logistik Pemilu yang disimpan di sebuah venue olahraga kawasan Bandar Seni Raja Ali Haji, Pekanbaru, Rabu (19/12/2018). 

TRIBUNPEKANBARU.COM,PEKANBARU-Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) wajib dilakukan oleh Peserta Pemilu 2019. 

Para peserta, baik itu Calon Legislatif (Caleg) atau pun Calon anggota DPD RI, wajib melaporkan harata kekayaan mereka.

Terdapat perbedaan jadwal pelaporan tersebut. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Riau menjelaskan jika pelaporan LHKPN bagi Caleg Petahanan dilakukan secepatnya.

sementara untuk Caleg yang baru pertama kali turut serta dalam Pemilu, laporan harus disampaikan usai ia dinyatakan terpilih.

Jika mereka tidak melakukan pelaporan setelah tujuh hari terpilih, maka dianulir kelulusannya alias tidak diajukan ke Mendagri untuk menjalani sumpah jabatan.

"Ada UU yang mengaturnya. Tapi oleh PKPU kewajibannya nanti kalau sudah menjadi caleg terpilih, sebelum dilantik sudah harus menyampaikan LHKPN ke KPK," ujar Komisioner KPU Riau, Ilham Yasir kepada Tribun Minggu (3/1/2019).

Lebih lanjut, Ilham menyampaikan jika caleg melakukan pelaporan itu paling lambat 7 hari sebelum dilantik disebabkan statusnya yang sudah selaku penyelenggara negara.

Kalau saat berkompetisi di musim kampanye sekarang, para caleg belum diwajibkan melaporkan harta kekayaan mereka.

"Yang diwajibkan caleg yang sekarang duduk di anggota DPRD, tapi kami tak ikut masuk mengurus ke sana, karena regulasi itu wilayah pengaturan Kemendagri bukan KPU," jelasnya.

Adapun bunyi norma di regulasi itu adalah Caleg terpilih yang tidak menyerahkan hasil laporan penerimaan ke instansi yang berwenang tidak akan ditetapkan ke dalam daftar calon legislatif terpilih (DCT).

"Selanjutnya tidak akan diusulkan ke Kemendagri untuk diusulkan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan," papar Ilham.(*)

Penulis: Nasuha Nasution
Editor: Ilham Yafiz
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved