Indragiri Hilir

Tidak Hanya BPJS Kesehatan, Dewan Inhil Ini Sarankan Pemkab Buat Program Alternatif

Herwanissitas menyarankan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Inhil segera membuat program pembiayaan pengobatan bagi masyarakat miskin.

Tidak Hanya BPJS Kesehatan, Dewan Inhil Ini Sarankan Pemkab Buat Program Alternatif
Tribun Pekanbaru/T Muhammad Fadhli
Sekertaris Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), Herwanissitas. 

Laporan Reporter Tribuntembilahan.com : T. Muhammad Fadhli.

TRIBUNTEMBILAHAN.COM, TEMBILAHAN – Sekertaris Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), Herwanissitas menyarankan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Inhil segera membuat program pembiayaan pengobatan bagi masyarakat miskin.

Menurutnya, program ini dirasa perlu setelah Kouta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Kartu Indonesia Sehat (KIS) melalui dana Penerima Bantuan Iuran (PBI) sekian ribu jiwa sudah penuh, namun masih banyak masyarakat miskin yang belum memiliki kartu tersebut.

“Jadi kita sarankan agar pemerintah harus memikirkan persoalan ini. Harus ada langkah alternatif dibuat agar masyarakat bisa tertolong,” ujarnya belum lama ini.

Baca: Bocah 13 Tahun yang Hilang Ditemukan di Kali, Jasadnya Tinggal Bagian Pinggang hingga Kaki

Pria yang akrab disapa Sitas menilai, pemerintah memang harus cepat menyikapi permasalahan ini mengingat beberapa kasus yang terjadi di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Puri Husada Tembilahan, dimana pasien yang kurang mampu harus dirawat meski tak memiliki uang sama sekali.

"Ada catatan kita terima beberapa pasien masuk di RSUD. Ketika itu terjadi tidak mungkin pihak rumah sakit menolak, jadi pemerintah harus membuat kebijakan untuk melindungi masyarakatnya karena juga sudah diatur dalam undang-undang (UU),” imbuh Sitas.

Baca: Suasana Kota Medan Mencekam! Ribuan Massa OKP Turun ke Jalan, Terkait Jarisman Saragih Tewas?

Menurutnya lagi, kebijakan yang disarankan oleh Komisi IV ini sebagai alternatif bagi masyarakat ketika BPJS Kesehatan tidak bisa diproses cepat.

“Kalau buat BPJS harus menunggu 14 hari, dengan adanya kebijakan ini masyarakat miskin bisa mengurus administrasi dengan cepat dan merasakan manfaatnya tanpa harus menunggu lama lagi,” pungkas Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini. (*)

Penulis: T. Muhammad Fadhli
Editor: Ariestia
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved