Indragiri Hilir

Dewan Inhil Ini Sebut Kejanggalan Sistem Penghapusan Kepesertaan PBI

Surya menilai penghapusan bisa berakibat fatal karena tidak terverifikasi secara validasi.

Dewan Inhil Ini Sebut Kejanggalan Sistem Penghapusan Kepesertaan PBI
Tribun Pekanbaru/T Muhammad Fadhli
FOTO ILUSTRASI - Kantor BPJS Kesehatan Tembilahan. 

Laporan Wartawan Tribuntembilahan.com : T. Muhammad Fadhli.

TRIBUNTEMBILAHAN.COM, TEMBILAHAN – Anggota Komisi IV, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Inhil, Surya Lesmana mengaku heran dan janggal terhadap sistem penghapusan kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI) di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil).

Surya menilai penghapusan bisa berakibat fatal karena tidak terverifikasi secara validasi, terlebih lagi adanya laporan temuan masyarakat yang masih miskin namun tidak terdaftar dari BPJS PBI.

“Saya heran, kok bisa dihapus peserta BPJS PBI-nya sementara yang bersangkutan masih miskin. Ini ada yang tidak beres, ada yang menjalankan tidak sesuai dengan pola dan aturan yang ditetapkan,” ujar Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI P) ini, Rabu (6/2/2019).

Baca: Terjerat Kasus Pencemaran Nama Baik, Ahmad Dhani Dipindahkan dari LP Cipinang ke Rutan Madaeng

Menurut Surya, penghapusan kepesertaan tersebut tidak bisa serta merta dilakukan semudah itu, karena pada saat didaftarkan kemarin melalui teken Bupati dan menindaklanjuti jika ada perubahan juga harus teken Bupati.

“Waktu dia didaftarkan diketahui Bupati, jadi pas mau dikeluarkan harus diketahui Bupati. Jika ini tidak segera ditindaklanjuti berbahaya sekali buat masyarakat yang tidak terdaftar sementara status perekonomiannya miskin,” tegas Surya.

Baca: VIDEO: Live Streaming Borneo FC Vs Mojokerto Putra, Live Piala Indonesia Pukul 18.30 WIB

Selaku anggota komisi IV, Surya akan terus memantau progres permalasahan ini, terlebih Surya sudah wanti-wanti dinas terkait untuk melakukan upaya agar tidak timbul polemik meski nyatanya tidak juga digubris.

“5+Saya dari awal sudah menyarankan agar ini dilakukan verifikasi validasi secara sempurna, biarlah fokus disini aja tapi nantinya kita tidak bertengkar lagi di tahun depan. Intinya kami akan kawal karena sudah menjadi tugas kami di DPRD sehingga permasalahan ini kelar," pungkasnyan. (*)

Penulis: T. Muhammad Fadhli
Editor: Ariestia
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved