Terkuak Alasan Bupati Pelalawan Ogah Tanda Tangan Surat Pernyataan Terkait Penerimaan P3K atau PPPK

Bupati Pelalawan enggan menandatangani surat pernyataan seputar penerimaan PPPK atau P3K. Penolakan ini berkaitan dengan APBD membayar gaji

Terkuak Alasan Bupati Pelalawan Ogah Tanda Tangan Surat Pernyataan Terkait Penerimaan P3K atau PPPK
kolase tribunstyle
Rekrutment PPPK 

Bupati Pelalawan enggan menandatangani surat pernyataan seputar penerimaan PPPK atau P3K. Penolakan ini berkaitan dengan kemampuan APBD untuk membayar gaji karena ada perbedaan nominal gaji antara PPPK dan honorer

Laporan Wartawan Tribunpekanbaru.com, Palti Siahaan

TRIBUNPEKANBARU.COM, PELALAWAN - Bupati Pelalawan HM Harris punya alasan tidak mau menandatangani surat pernyataan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) ditanggung APBD.

Ini terkait dengan anggaran.

Seleksi P3K yang dicanangkan pemerintah pusat untuk mengatasi masalah honorer memang menuai polemik.

Rakor di Batam Januari lalu terkait P3K yang yang dihadiri Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Syafruddin.

Dalam Rakor tersebut, seluruh kabupaten / kota menolak P3K dibiayai APBD.

Masalah, APBD sudah disusun namun ada lagi pengeluaran yang tidak dimasukkan yakni gaji P3K.

Nah, pemerintah pusat ternyata meminta surat pernyataan dari setiap kabupaten / kota yang berisi kesediaan bupati /walikota untuk membiayai P3K.

Baca: Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) di Pelalawan, BKP2D Rapat Siang Ini

Baca: Siap-siap, Awal Februari 2019 Pendaftaran PPPK (P3K), Ini Jumlah Formasi dan Jurusan yang Diutamakan

Baca: Update Info CPNS 2019 dan Penerimaan PPPK: Adakah Seleksi CPNS di Riau? Ini Kata KemenPAN-RB

Untuk surat pernyataan ini, Bupati Pelalawan HM Harris ternyata tidak mau tandatangan surat pernyataan tersebut.

Halaman
1234
Penulis: Dian Maja Palti Siahaan
Editor: Afrizal
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved