Caleg Enggan Publikasi Data Pribadi. KPU Minta Parpol Berperan Aktif Dukung Transparansi Pemilu

Caleg memang memiliki hak untuk merahasiakan data pribadinya ke publik. Begitu juga, caleg punya hak membuka data pribadinya ke publik.

Caleg Enggan Publikasi Data Pribadi. KPU Minta Parpol Berperan Aktif Dukung Transparansi Pemilu
Tribun Pekanbaru/Johanes Tanjung
Pamflet Daftar Calon Tetap (Caleg) Pileg tahun 2019 yang dipasang KPU Pelalawan di taman median jalan yang terletak di depan kantor DPRD Pelalawan. 

TRIBUNPEKANBARU.COM,JAKARTA-Komisi Pemilihan Umum (KPU) meminta partai politik peserta pemilu 2019 mendorong caleg mereka membuka data pribadi ke publik.

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ilham Saputra mengatakan tujuan membuka data pribadi tersebut supaya pemilih mengetahui rekam jejak dan riwayat hidup calon wakil rakyatnya.

"Ada parpol yang 90 koma sekian persen, semua seragam tidak mau dibuka data pribadinya. Apakah itu kemudian keinginan parpol atau dibebaskan ?" Kata Ilham saat ditemui di Jakarta, Jumat (8/2/2019). 

KPU mendorong tranparansi Caleg kepada calon konstituen mereka. Ilham mengatakan, tak menutup kemungkinan KPU mengumumkan daftar caleg yang memilih tak membuka profil dirinya ke publik.

Kemungkinan itu merupakan usulan pribadi Ilham, yang nantinya akan diskusikan bersama enam komisioner KPU lain melalui rapat pleno. 

Caleg memang memiliki hak untuk merahasiakan data pribadinya ke publik. Begitu juga, caleg punya hak membuka data pribadinya ke publik. 

Ia menerangkan, dalam formulir BB2 (formulir bakal calon) yang diserahkan saat pendaftaran, caleg diberi pilihan untuk mempublikasikan atau tidak mempublikasikan profil dan data dirinya. 

Oleh karenanya, KPU tidak bisa sembarangan membuka data caleg tanpa persetujuan yang bersangkutan. 

Apalagi, data tersebut dilindungi oleh Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik. 

Dalam Pasal 17 huruf h disebutkan, data yang bersifat pribadi tidak bisa disebarluaskan begitu saja, karena ini menyangkut dengan hak konstitusional seseorang sebagai warga negara. 

Menurut data KPU, 2.049 dari 8.037 caleg tidak membuka data pribadinya ke publik. 

Artinya, dalam situs infopemilu. kpu.go.id, caleg tersebut tidak mencantumkan sejumlah informasi seperti riwayat pendidikan, riwayaorganisasi, riwayat pekerjaan, hingga status khusus (terpidana/mantan/bukan mantan terpidana).(*)

Editor: Ilham Yafiz
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved