Bengkalis

Jumlah Tangungan BPJS Kesehatan Pemerintah Bengkalis Ditingkatkan 2019

Pemerintah Bengkalis di tahun 2019 ini meningkatkan tanggungan, pembayaran iuran jaminan kesehatan untuk masyarakat Bengkalis.

Jumlah Tangungan BPJS Kesehatan Pemerintah Bengkalis Ditingkatkan 2019
Tribunnews
Foto Ilustrasi - Antrean Mengurus Jaminan Kesehatan di BPJS Kesehatan 

Laporan wartawan tribunbengkalis.com Muhammad Natsir

TRIBUNBENGKALIS.COM, BENGKALIS - Pemerintah Bengkalis di tahun 2019 ini meningkatkan tanggungan, pembayaran iuran jaminan kesehatan untuk masyarakat Bengkalis.

Peningkatan tangungan premi dilakukan sebesar 22 persen dari tahun sebelumnya.

Hal ini diungkap Kepala Dinas Kesehatan Bengkalis melalui Kepala Bidang Pelayanan Kesahatan Heri Pratikno, Kamis (8/2) kemarin.

Menurut dia di tahun ini tangungan premi atau iuran yang dibiayai pemerintah Bengkalis sebanyk 64.685 jiwa.

Baca: Kendaraan Berbobot 816 Ton Dijejerkan, Begini Cara Tim Ahli Uji Kekuatan Jembatan Siak IV

Sementara tahun sebelumnya tangungan Premi atau iura jaminan kesehatan yang ditangungg pemerintah Bengkalis sebesar 52.990 jiwa. Peningkatan sebesar 11.695 jiwa dari tahun sebelumnya, mereka yang masuk dalam Penerima Bantuan Iuran(PBI) merupakan warga kurang mampu.

“Kita tetap komit melanjutkan program Integrasi Jaminan Kesehatan Masyarakat Daerah (Jamkesmasda) ke JKN (Jaminan Kesehatan Nasional). Sesuai arahan Bupati tahun ini kita menaikan jumlah peserta JKN PBI APBD yang tanggung preminya,” ungkap Heri Pratikno.

Heri Pratikno mengatakan, besarnya anggaran tanggunan premi bulanan peserta PBI melalui APBD Bengkalis pada tahun 2019 sebesar 8,9 miliar rupiah yang dibayarkan ke BPJS Kesehatan Cabang Dumai. Pembayaran dengan sistem Budget Sharing bersama Pemerintah Provinsi Riau (Pemprov) dengan perbandingan 50 persen : 50 persen

Proporsi budget sharing 50:50 ini sangat menggembirakan, karena tahun 2018 lalu proporsi budget sharing masih 80:20. Yakni, Pemerintah Bengkalis menanggung 80 persen premi peserta PBI APBD dan Pemprov Riau menanggung 20 persen sisanya.

Untuk menentukan, masyarakat yang masuk dalam peserta PBI APBD, Dinas Kesehatan bekerjasama dengan Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis. Karena instansi tersebut yang memiliki kewenangan menentukan status miskin atau tidak miskin.

Baca: Siap-siap, Pukul 16.00 WIB Penerimaan PPPK (P3K) Diumumkan, Pantau Website Sscn.bkn.go.id!

Pada tahun 2019, Bengkalis seharusnya ditargetkan mencapai Universal Health Coverage (UHC). Artinya minimal 95% masyarakat sudah memiliki kartu jaminan kesehatan atau menjadi peserta JKN.

Berdasarkan evaluasi BPJS Kesehatan Cabang Dumai, sampai akhir 2018 masyarakat Kabupaten Bengkalis yang sudah menjadi peserta BPJS Kesehatan sekitar sekitar 74 persen. Berdasarkan hal ini menurut Heri Partikno, masih ada sekitar 21 persen lagi untuk mencapai UHC tesrebut. (*)

Penulis: Muhammad Natsir
Editor: Ariestia
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved