Tidak seluruh Warga Miskin di Pekanbaru Menerima Program Jaminan Kesehatan, Ini Data dan Alasannya

TRIBUNPEKANBARU,PEKANBARU-Belum seluruh masyarakat di Kota Pekanbaru saat ini tercover jaminan kesehatan. Banyak masyarakat yang belum mendapatkan haknya mengakses kesehatan.

Jumlah penerima jaminan kesehatan dari pemerintah di Kota Pekanbaru ternyata mencapai 228.797 jiwa. Sementara penduduk Kota Pekanbaru berkisar 1.046.566 jiwa.

Artinya ada 20 persen warga Kota Pekanbaru penerima program jaminan kesehatan.

Sesuai data Dinas Sosial Kota Pekanbaru, jumlah penerima Jamkesda Pemerintah Kota Pekanbaru mencapai 37.584 jiwa.

Data yang disampaikan oleh Pemko ini ternyata juga berbeda dengan data yang dikantongi Kementerian Sosial (Kemensos) RI.

Dalam Basis Data Terpadu (BDT) Kementrian Sosial RI tercatat total terdapat 100.002 jiwa masyarakat miskin di Kota Pekanbaru yang belum tersentuh jaminan kesehatan.

Sementara total jumlah masyarakat miskin di Pekanbaru berdasarkan BDT mencapai 181.214 jiwa.

Dari jumlah itu, yang terdata masuk sebagai penerima Bantuan Iuran (PBI) dalam BDT hanya 81.192 jiwa.

Jumlah PBI di Kota Pekanbaru mencapai 148.374 jiwa. Dari jumlah itu, sebanyak 67.182 jiwa di antaranya tidak masuk dalam BDT.

Pemerintah kota bakal melakukan validasi dan verifikasi untuk memastikan PBI, agar tepat sasaran. Adanya PBI non BDT bakal jadi catatan.

"Seharusnya penerima PBI masuk dalam BDT. Tapi ada juga yang masuk BDT, malah tidak menerima PBI," terang Asisten II bidang Ekonomi dan Pembangunan Pemerintah Kota Pekanbaru, El Syabrina dalam rapat terkait Perpres No. 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, Jum'at (8/2/2019).

Selain data dari Kementerian Sosial tersebut, Pemko juga memiliki data berdasarkan penerima bantuan kesehatan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Penerima program BPJS APBD terdata sebanyak 42.839 jiwa, sedangkan penerima BPJS APBN mencapai 148.374 jiwa.

Atas berbagai data itu, Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru bakal melakukan verifikasi dan validasi data ulang terhadap para penerima jaminan kesehatan dari pemerintah.

Pemko khawatir masih ada penerima program yang tidak tepat sasaran.