Rokan Hulu

Kemenag Rohul Bingung Terkait Kewenangan Keberadaan Guru PAI di Rohul

Hingga saat ini Kemenag Rohul, masih bingung terkait keberadaan guru PAI yang kewenangannya masih di bawah naungan Kementerian Pendidikan.

Kemenag Rohul Bingung Terkait Kewenangan Keberadaan Guru PAI di Rohul
Desain Tribun Pekanbaru
ilustrasi tribun 

Laporan Wartawan Tribunrohul.com, Donny Kusuma Putra

TRIBUNROHUL.COM, PASIRPANGARAIAN - Hingga saat ini Kementrian Agama (Kemenag) Rokan Hulu (Rohul), masih bingung terkait keberadaan guru Pendidikan Agama Islam (PAI) yang kewenangannya masih di bawah naungan Kementerian Pendidikan.

Bahkan persoalan kewenangan guru PAI sampai saat ini belum tuntas.

Hal tersebut diungkapkan Kakan Kemenag Rohul, H Syahrudin M.Sy, Minggu (10/2/2019), saat sikapi masih banyaknya SD dan SLTP di Rohul yang kekurangan guru agama PAI.

Baca: Jelang Pra-PON di Jakarta, Cabor Layar Riau Siapkan 6 Atlet Terbaiknya

Kakan Kemenag Rohul, Syahrudin mengakui, bahwa untuk kewenangan perekrutan guru agama PAI masih di Disdikpora Rohul.

Seharusnya Kemenag yang merekrutnya karena pihaknya yang mengetahui berapa kebutuhan dan kekurangan guru PAI di Rohul ini.

"Kita mengangkat guru agama PAI tidak boleh secara aturan, yang dibolehkan mengangkat guru Madrasyah. Sementara guru agama PAI PNS maupun hohorer yang direkrut Disdikpora, kita bayarkan sertifikasinya," katanya.

Ia menambahkan, tahun 2018 lalu Kementrian Agama mengalokasikan sekitar Rp13,2 miliar setiap tahunnya untuk membayar sertifikasi guru agama PAI, baik itu non PNS dan PNS.

"Dari total dana sertifikasi guru agama PAI Rp13,2 miliar, untuk dana sertifikasi 296 guru agama PAI non PNS dengan total anngaran Rp12,171 miliar. Sedangkan untuk dana sertifikasi guru agama islam PAI PNS Rp1,152 miliar, kemudian persoalan kewenangan guru agama hingga kini tidak pernah tuntas," tegasnya.

Baca: FOTO: Sabrina Anggraini, Gadis yang Akan Wakili Riau di Ajang Putri Indonesia Mendatang

Bukan hanya itu jelas Syahrudin, untuk sistem perekrutan guru agama PAI juga ada yang rancu.

Karena, untuk guru agama harusnya Kemenag yang merekrutnya saat penerimaan CPNS guru agama, karena sertifikasinya Kemenag yang membayarkannya setiap tahunnya.

"Kita sudah beberapa kali mengusulkan ke pusat, untuk usulan pembayaran sertifikasi dinas terkait bukan Kemenag. Kemudian membuat buku agama SD maupun SMP, serharusnya juga domain kita. Namun Kementrian Pendidikan yang membuatnya termasuk SKS atau kurikulum. Guru dinas agama PAI yang mengajar di sekolah dia, namun kita yang bayarkan sertifikasinya, inikan lucu," pungkasnya. (*)

Penulis: Donny Kusuma Putra
Editor: Ariestia
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved