Kepulauan Meranti

Wabup Kepulauan Meranti Minta OPD Proaktif Gaet Dana dari Provinsi dan Pusat

Wabub Kepulauan Meranti, Said Hasyim tegaskan kepada seluruh kepala OPD lebih pro aktif menggaet dan merebut dana propinsi dan pusat

Wabup Kepulauan Meranti Minta OPD Proaktif Gaet Dana dari Provinsi dan Pusat
Tribun Pekanbaru/Ilustrasi/Nolpitos Hendri
Wabup Kepulauan Meranti Minta OPD Proaktif Gaet Dana dari Provinsi dan Pusat 

Wabup Meranti Minta OPD Proaktif Gaet Perhatian Pemerintah Pusat

Laporan Wartawan Tribun Pekanbaru, Teddy Tarigan

TRIBUNPEKANBARU.COM, MERANTI - Wakil Bupati (Wabub) Kepulauan Meranti, Said Hasyim tegaskan kepada seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan pemerintahan Kabupaten Kepulauan Meranti untuk lebih pro aktif menggaet dan merebut dana provinsi dan pusat.

Hal tersebut disampaikan wakil bupati di hadapan seluruh kepala OPD dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Tebingtinggi di Selatpanjang, Senin (11/2/2019) di aula kantor camat Tebingtinggi.

Said Hasyim mengatakan itu memang harus dilakukan guna mempercepat pembangunan ditambah lagi kabupaten termuda di Propinsi Riau itu masih kekurangan dana.

Baca: Ada Baliho GOLKAR PRABOWO di Pekanbaru, Bawaslu Riau Nilai APK Itu Ganggu Kondusifitas Pemilu 2019

Baca: DEKAN: Tidak akan Ada Lagi Acara Pernikahan di FISIP UNRI, Aksi Kupas Tuntas Ada Apa dengan FISIP?

Baca: ASN Pemko Payakumbuh Ditangkap Polisi, Ini Sebabnya

"APBD yang sudah disahkan memang naik dari tahun sebelumnya yakni 1,4 triliun, namun pagunya hanya 1,1 mana kita mau cari dana hampir 300 miliar lagi. Untuk itu tugas Sekda mengoptimalkan ini lewat peran kepala OPD," ungkap Said Hasyim.

Bahkan Said Hasyim menyindir kebiasaan pejabat yang pergi keluar daerah hanya untuk menghabiskan anggaran perjalanan dinas.

"Pejabat OPD itu harus pro aktif merebut dana pusat. Karena sampai saat ini kita itu hanya sedikit dapat dana baik dari pusat maupun propinsi, dan kita tidak bisa menyalahkan mereka, itu memang salah kita karena usulan dari kita yang minim," ungkap Said.

Said menambahkan, kalau pun ada usulan yang masuk ke Kementerian terkait dan di propinsi itu tidak termasuk usulan prioritas bagi kabupaten yang berada di perbatasan Selat Malaka ini.

Bahkan menurut Said, pada tahun 2018 lalu hanya sedikit usulan yang masuk kedalam aplikasi KRISNA (Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran).

Halaman
12
Penulis: Teddy Tarigan
Editor: Nolpitos Hendri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved