Jalan di Tembilahan Rusak Bertahun-tahun, Warga Tembilahan Somasi Bupati, DPRD, dan PUPR Inhil

Dalam somasinya, warga yang tergabung dalam Aliansi Muda Peduli Indragiri Hilir (AMPIH) memberi waktu dua bulan untuk segera memperbaiki jalan.

Jalan di Tembilahan Rusak Bertahun-tahun, Warga Tembilahan Somasi Bupati, DPRD, dan PUPR Inhil
tribun pekanbaru
Pengendara motor berusaha menghindari lubang di Jalan Kartini Tembilahan yang rusak, Jumat (15/2). 

tribunpekanbaru.com - Kondisi beberapa ruas jalan di Kota Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), saat ini dalam keadaan rusak dan cukup memprihatinkan. Hal ini membuat masyarakat gerah dan geram, karena sudah berlangsung cukup lama.

Tidak hanya membahayakan dan mengganggu aktifitas masyarakat pengguna jalan, ruas jalan yang rusak parah juga akan terendam air saat hujan mengguyur Tembilahan.

Lebih parahnya, ruas jalan tersebut berada di dalam kota, dan menjadi jalan yang cukup padat dilewati masyarakat Tembilahan. Seperti Jalan H Sadri, Abdul Manaf, dan Jalan Kartini yang kini bisa berubah menjadi kolam bila hujan turun.

Kondisi ini membuat sejumlah masyarakat Tembilahan yang tergabung dalam Aliansi Muda Peduli Indragiri Hilir (AMPIH), melayangkan somasi terhadap Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Inhil. AMPIH menganggap Pemkab Inhil membiarkan beberapa ruas jalan rusak bertahun-tahun tanpa perbaikan.

“Kami heran terhadap pemerintah yang telah lama membiarkan beberapa jalan rusak. Somasi tersebut wujud protes atas pembiaran yang dilakukan Pemda Inhil,” ujar Ketua AMPIH Inhil, Sarwo Saddam Matondang SH MH, melalui keterangan pers pada Jumat (15/2).

Pria yang biasa disapa Bowo ini menjelaskan, somasi dilayangkan kepada tiga pihak yang dianggap bertanggung jawab atas pembiaran jalan rusak berat tersebut, yaitu Bupati Inhil, DPRD Inhil, serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Inhil.

“Isi somasi adalah meminta tanggung jawab Pemda Inhil agar segera memulai perbaikan jalan dalam kurun waktu dua bulan, agar terhindar dari gugatan di Pengadilan. Itu hak kita selaku warga yang juga pengguna jalan, meminta agar beberapa jalan yang rusak yaitu Jalan Abdul Manaf dan Jalan Kartini segera diperbaiki. Jika tidak, Pemda siap-siap saja kami gugat,” tegasnya.

Koordinator Divisi Hukum AMPIH, Yudhia Perdana Sikumbang SH CPL menambahkan, somasi kepada Pemkab Inhil adalah bentuk protes agar Pemkab segera bangun dari tidurnya yang menahun.

“Kami tidak tahu apakah Pemda Inhil ini tidur menahun atau pura-pura gila. Ke mana legislatif kita? Di mana eksekutif kita? Itu jalan kota kok dibiarkan rusak parah bertahun-tahun. Akibatnya kan warga yang dirugikan,” katanya.

Pria yang biasa disapa Yudhi itu menegaskan, Bupati sebagai kepala daerah wajib memperbaiki jalan rusak sebagaimana dimaksud Pasal 5 junto Pasal 16 ayat (3) UU No 38 Tahun 2004 tentang Jalan juncto Pasal 58 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan.

Dalam hal advokasi jalan rusak ini, dijelaskan Yudhi, somasi yang dilayangkan AMPIH juga didukung dua masyarakat lain yaitu Hendri Irawan SH dan Defri Devito SH, sehingga di mata hukum sudah mewakili kepentingan seluruh rakyat Inhil, khususnya Tembilahan sebagai pengguna jalan.

“Ini kegerahan dari 4 warga Inhil, dan otomatis sudah mewakili kepentingan seluruh masyarakat Inhil. Somasi ini kami tandatangani berempat yaitu Ketua AMPIH, Saya, Bung Iwan, dan Bung Defri," terangnya.

Yudhi berharap somasi yang dilayangkan AMPIH Inhil segera mendapat respon dan segera dicarikan solusinya. (odi)

Penulis: T. Muhammad Fadhli
Editor: rinaldi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved