Kecam Pemkab Inhil karena Hapus Warga Miskin dari BPJS PBI, KDDI Ancam Kemping di Dinas Sosial Inhil

Status kepesertaan warga miskin dalam BPJS BPI sudah dinonaktifkan dengan berbagai alasan.

Kecam Pemkab Inhil karena Hapus Warga Miskin dari BPJS PBI, KDDI Ancam Kemping di Dinas Sosial Inhil
tribun pekanbaru
Ketua KDDI Tembilahan, Hendri Irawan.

tribunpekanbaru.com - Komunitas Donor Darah Inhil (KDDI) terus mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil), agar kembali mengaktifkan kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI) khusus masyarakat miskin yang telah dinonaktifkan.

Menurut KDDI, desakan tersebut dilakukan setelah adanya temuan orang miskin yang kurang mampu, namun status kepesertaannya sudah dinonaktifkan dengan berbagai alasan.

“Kita akan kembali menyurati Pemkab Inhil dalam hal ini Dinas Sosial, dan akan menembuskan ke Bupati Inhil, Dinas Kesehatan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Inhil, selaku kontrol terhadap kinerja pemerintah serta BPJS cabang Tembilahan,” ujar Ketua KDDI, Hendri Irawan di Tembilahan, Jumat (15/2).

Menurutnya, surat yang akan dilayangkan ini bertujuan untuk meminta keterbukaan informasi data penerima BPJS PBI, agar KDDI dan Dinas bisa bersama-sama menyikapi hal-hal yang dianggap menjadi kendala bagi masyarakat miskin.

“Tindakan ini dilakukan sesuai UU No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Kita bermaksud membantu memvalidasi data masyarakat, agar yang betul-betul miskin namun sudah dikeluarkan bisa dimasukkan kembali. Jangan sewaktu sakit saja baru kita tahu dia sudah tidak terdaftar lagi,” terangnya.

Jika permintaan keterbukaan informasi tersebut ditutupi, Hendri menegaskan, pihaknya tidak akan segan-segan mendirikan kemah di wilayah kantor Dinas Sosial yang tidak jauh dari rumah Dinas Bupati Inhil, dan Kantor BPJS Kesehatan cabang Tembilahan sebagai bentuk protes.

“Kami sudah mewakafkan diri untuk masyarakat miskin, dan siap menjadi pintu terdepan untuk membela hak-hak masyarakat miskin yang sudah dihilangkan tanpa dasar yang jelas,” tuturnya. (odi)

Penulis: T. Muhammad Fadhli
Editor: rinaldi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved