Kampar

Sekda Kampar Minta Pejabat Segera Laporkan LHKPN ke KPK

SekdaKampar, Yusri meminta seluruhpejabat segera melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke KPK.

Sekda Kampar Minta Pejabat Segera Laporkan LHKPN ke KPK
tribunpekanbaru/nando
Sekda Kampar, Yusri 

TRIBUNPEKANBARU.COM, BANGKINANG - Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kampar, Yusri meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk segera melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke Komisi Pemberantasan Korupsi.
Penyerahan laporan ini dijadwalkan paling terakhir 31 Maret 2019.

Yusri meminta seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN), khususnya pejabat eselon II, sekretaris, camat dan bendahara di setiap OPD untuk segera melaporkan LHKPN dalam rangka menjaga integritas aparat.

Hal ini disampaikan saat apel pagi di kantor bupati, Senin (18/2).Yusri menyampaikan pelaporan harta kekayaan merupakan suatu kewajiban bagi seluruh pejabat, diharapkan semua pejabat bisa tepat waktu.

“Data terakhir dari KPK, masih ada 52 orang baik pejabat maupun bendahara yang belum melaporkan harta kekayaannya hingga saat ini," ucapnya.

Ia berharap agar yang belum segera melaporkan karena jika tidak melapor hingga batas akhir yang telah ditetapkan maka akan diberikan sanksi yang beragam, mulai dari penundaan kepangkatan dan lainnya.

Yusri menjelaskan pada tahun 2019 ini, banyak kegiatan fisik yang harus dilakukan, hampir 22 persen dari seluruh dana yang ada digunakan untuk pembangunan infrastruktur.

Mengingat hal tersebut seluruh OPD yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur agar segera melakukan pelelangan, jangan ada keterlambatan agar nantinya pembangunan yang direncanakan bisa dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Kampar. (*)

Penulis: Ikhwanul Rubby
Editor: Nurul Qomariah
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved