Berita Riau

Pejabat di Pemkab Meranti Wajib Laporkan Harta Kekayaan

Para Pejabat di Kabupaten Kepulauan Meranti diminta untuk melaporkan harta kekayaannya. Jika tidak, maka sanksinya adalah penurunan pangkat jabatan.

Pejabat di Pemkab Meranti Wajib Laporkan Harta Kekayaan
Tribun Pekanbaru/Guruh Budi Wibowo
Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Said Hasyim membuka sosialiasi LHKPN oleh KPK di Gedung Afifa, Selatpanjang. 

Laporan Wartawan Tribun Pekanbaru, Teddy Yohannes Tarigan

TRIBUNPEKANBARU.COM, KEPULAUANMERANTI - Para Pejabat di Kabupaten Kepulauan Meranti diminta untuk melaporkan harta kekayaannya.

Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Daerah Kepulauan Meranti, Yulian Norwis SE MM.

Para pejabat eselon diminta untuk melaporkan harta kekayaannya lewat situs E LHKPN.

Dikatakannya ambilah hal tersebut tidak dilaksanakan, maka akan dikenakan sanksi berupa penurunan pangkat pejabat yang bersangkutan.

"Kepada pejabat eselon untuk segera melaporkan harta kekayaannya, sebab jika tidak melaporkan akan dikenakan sanksi berupa penurunan pangkat jabatan. Saya ingatkan, bagi yang belum segera berkoordinasi dengan BKD," kata Sekda, Kamis (21/2/2019).

Baca: Pertanyakan SK CPNS, Honorer K II: Kami Digantung Tak Bertali

Baca: TGB dan Syamsuar akan Hadir Deklarasi TKD Jokowi-Maruf Amin di Dumai

Sementara itu, Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kepulauan Meranti, Bakharuddin mengatakan saat ini belum ada pejabat eselon yang melaporkan LHKPN setelah dipindahkan ke dari Inspektorat ke BKD.

"Kalau dulu yang menjadi admin LHKPN kabupaten itu Inspektorat, baru sekarang dipindahkan ke BKD. Sampai saat ini masih sedikit laporan ke kita, kalau nanti belum juga ada laporan kita akan terbitkan surat edaran. Target kita Maret nanti semua sudah selesai," ungkap Bakharuddin.

Baca: Bupati Kepulauan Meranti Datangi Kemenag RI Bahas Embarkasi Haji

Sekretaris BKD itu menjelaskan, pejabat eselon II dan III Pemkab Kepulauan Meranti yang wajib lapor di E LHKPN sebanyak 137 orang.

Yang sudah melapor sebanyak 46 orang atau 33,58 persen, sedangkan yang belum melapor sebanyak 91 orang atau 66,42 persen.

"Mengingat masih cukup besarnya yang belum melapor, dimohon kepada pejabat untuk segera melakukan pelaporan. Dan bagi yang belum sama sekali teregistrasi agar dapat melaporkan ke BKD," ungkap Bakharuddin. (*)

Penulis: Teddy Tarigan
Editor: Hendra Efivanias
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved