Pemilih Pindah Terancam tak Bisa Memilih Karena KPU Kesulitan Penuhi Surat Suara. Ini Alasannya

Sebagian pemilih yang berpindah Tempat Pemungutan Suara (TPS) terancam tak bisa menggunakan hak pilihnya pada 17 April mendatang.

Pemilih Pindah Terancam tak Bisa Memilih Karena KPU Kesulitan Penuhi Surat Suara. Ini Alasannya
Tribun Pekanbaru/Nasuha Nasution
PENETAPAN DPTb- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Riau menggelar rapat pleno pertama penetapan Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) di Hotel Aryaduta, Senin (18/2/2019). Meski sudah ditetapkan, KPU memastikan jumlah pemilih masih bisa bertambah. 

TRIBUNPEKANBARU.COM,JAKARTA-Sebagian pemilih yang berpindah Tempat Pemungutan Suara (TPS) terancam tak bisa menggunakan hak pilihnya pada 17 April mendatang.

Keberadaan mereka yang mengajukan pindah memilih ini tersebar di sejumlah Provinsi.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) mencatat, jumlah pemilih yang pindah TPS mencapai 275.923 orang.

Mereka dicatat ke Daftar Pemilih Tambahan (DPTb).

Di beberapa TPS, jumlah tersebut melebihi jumlah ketersediaan surat suara cadangan yang hanya dialokasikan sebesar 2 persen dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) per TPS.

"Misalnya pemilih di satu TPS 300 (pemilih), kan dua persennya berarti (dialokasikan) 6 surat suara cadangan. Sementara berdasarkan data yang masuk dari laporan daerah, di sekitar situ misalnya ada yang DPTb-nya 300-500," ujar Komisioner KPU Viryan Azis, Kamis (21/2/2019).

Jumlah ini di luar perhitungan, sehingga KPU menghadapi kendala dalam penyediaan surat suara.

"KPU mengalami kendala untuk penyediaan surat suaranya," tambahnya.

Hingga saat ini, belum ditemukan solusi terkait kendala tersebut. Namun, KPU akan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk menjamin hak pilih pemilih, termasuk mereka yang berpindah TPS.

"Kami akan menyampaikan ini kepada pihak terkait dalam hal ini Komisi II, pemerintah, Bawaslu, kendala ini bagaimana. Tidak bisa KPU sendirian, kan ada konsekuensinya," kata dia.

Pemilih yang ingin berpindah tempat memilih diberi kesempatan untuk mengurus proses administrasinya paling lambat 17 Maret 2019.(*)

Editor: Ilham Yafiz
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved