Pemilu 2019

VIDEO: Bawaslu Ingatkan Pemilih Pemilu 2019 di Lapas Minim Punya KTP elektronik

menurut temuan Bawaslu, masih banyak pemilih di Lapas belum terdata masuk dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb). Apalagi masih banyak penghuni

Laporan wartawan tribunpekanbaru.com Nasuha Nasution

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Riau masih menemukan sejumlah persoalan di lapangan dalam persiapan hadapi Pemilu 2019.

Diantaranya hak suara penghuni Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) yang masih belum terlindungi.

Karena menurut temuan Bawaslu, masih banyak pemilih di Lapas belum terdata masuk dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb). Apalagi masih banyak penghuni Lapas yang tidak memiliki KTP Elektronik.

Sedangkan syarat untuk bisa ikut mencoblos pada Pemilu mendatang adalah dengan harus memiliki KTP Elektronik, ini menurut Bawaslu akan menjadi persoalan jika tidak dilakukan perhatian.

Demikian dikatakan Ketua Riau Rusidi Rusdan pada acara rapat pleno penetapan Daftar Pemilih Tetap Tambahan Senin (18/2), menurutnya harus diperhatikan dengan melakukan pendataan ke lapangan.

"Contohnya di satu Lapas dari 1.280 penghuninya hanya punya KTP elektronik 40 orang di Lapas itu, tentu yang lain akan terancam hak pilih mereka, "ujar Rusidi Rusdan.

Baca: VIDEO: Live Streaming Semifinal Timnas U22 Vs Vietnam, Piala AFF U22 2019, Target Timnas Indonesia

Baca: Sepanjang 2018, 789 Warga Riau Tewas Akibat Lakalantas, 90 Persen Dialami Kalangan Millenial

Baca: Mulai Tanggal 1 Maret 2019, Obat Kanker Usus Tak Lagi Ditanggung Oleh BPJS Kesehatan

Baca: Diagnosis Dokter Tak Sesuai dengan Hasil Operasi, Ayah di Inhil Bingung dan Sedih Anaknya Meninggal

Tidak hanya itu, pengurusan pindah memilih juga harus diperhatikan, karena sebagian penghuni Lapas tidak berada di daerahnya saat pelaksanaan pencoblosan berlangsung, sehingga ini juga harus diperhatikan.

"Mereka ini bisa masuk dalam kategori pemilih khusus nantinya yang sudah memenuhi syarat namun tidak masuk dalam DPT, kita ingin hak mereka terlindungi, "ujarnya.

Menanggapi perihal tersebut ketua KPU Riau Nurhamin mengatakan pihaknya akan koordinasi dengan pengelola Lapas dan Rumah Tahanan (Rutan) untuk melindungi hak pemilih di Lapas tersebut.

" KPU di Kabupaten dan Kota akan lakukan kordinasi dengan pihak Lapas, tentunya mereka punya hak untuk memilih, "ujar Nurhamin.

Sedangkan banyaknya masyarakat terutama di Lapas yang tidak miliki KTP elektronik, menurut Nurhamin ada upaya dari pemerintah untuk percepatan perekaman dan pencetakan Ktp elektronik jelang Pemilu.

" Sehingga bisa diakomodir disana melalui kerjasama pemerintah dengan lembaga percetakan nasional, masyarakat juga kami harapkan untuk aktif merekam dan terlibat, "jelas Nurhamin.

Nurhamin mengakui saat ini persoalan yang dikeluhkan masyarakat termasuk lambatnya pencetakan KTP elektronik dan perekaman, karena pada saat pemilu nanti tidak dibolehkan mencoblos selain harus gunakan Ktp elektronik.

" Makanya kita berharap agar permasalahan perekaman dan percetakan bisa tuntas dan masyarakat bisa memilih, "ujarnya.

Penulis: Nasuha Nasution
Editor: David Tobing
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved